AFU.id

Indeks Berita

Dari Persib Bandung ke Pos Indonesia, Ini Profil Iskandar Kunaefi

Muhammad Iskandar Kunaefi resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif pada 30 Juni 2026. Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 yang berlaku sejak 15 Juli 2026. Iskandar dipercaya memimpin Pos Indonesia di tengah transformasi perusahaan, termasuk penguatan peran perseroan dalam holdingnisasi logistik BUMN. Bersamaan dengan pergantian direktur utama, pemegang saham juga

Dari Persib Bandung ke Pos Indonesia, Ini Profil Iskandar Kunaefi

Besok Disahkan di DPR, Ini Isi Lengkap RUU Pusat Finansial Internasional RI

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (21/7/2026), setelah pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pembahasan tingkat I pada Senin (20/7/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan RUU tersebut mengatur pembentukan kawasan pusat keuangan internasional yang memiliki kekhususan dibanding wilayah lain di Indonesia, baik dari sisi tata kelola, regulasi, hingga fasilitas yang diberikan kepa

Besok Disahkan di DPR, Ini Isi Lengkap RUU Pusat Finansial Internasional RI

Pos Indonesia Tunjuk Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama Gantikan Daud Joseph

PT Pos Indonesia (Persero) resmi menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif sejak 30 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 dan SK.120/DI-DAM/DO/2026 yang ditandatangani pada 15 Juli 2026. Penunjukan itu menjadi bagian dari langkah pemegang saham untuk memastikan kesinambungan pengelolaan perusahaan di tengah transformasi bisnis yang sedang berlangsung. Se

Pos Indonesia Tunjuk Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama Gantikan Daud Joseph

Misteri Kematian Advokat Muda di Setiabudi, Polisi Dalami Dugaan Hubungan Keluarga dengan Hotman Paris

Kasus kematian seorang pengacara muda berinisial RMN alias Rocky Martin Napitupulu (28) di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) siang tersebut mendadak viral di media sosial setelah sejumlah akun mengaitkan kematian korban dengan sosok pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Berdasarkan keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, jajaran Polsek Metro Setiabudi langsung

3 media, Cenderung netral
Misteri Kematian Advokat Muda di Setiabudi, Polisi Dalami Dugaan Hubungan Keluarga dengan Hotman Paris

Siapa Oegroseno? Eks Wakapolri dan Dewan Penasihat Timnas Anies-Imin yang Mengaku Dikriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan

Nama mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn.) Oegroseno kembali menjadi sorotan setelah menerima surat undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait penyelidikan dugaan korupsi hibah lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Ciputat Tangerang Selatan dan pengadaan lahan di Lembang Jawa Barat. Oegroseno menilai pemanggilan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambilnya lebih dari

Siapa Oegroseno? Eks Wakapolri dan Dewan Penasihat Timnas Anies-Imin yang Mengaku Dikriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/7/2026). Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini termasuk di antara pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi bermula dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi peristiwa tangkap tangan. Penangkapan ini menjadi perkembangan baru setelah KPK sebelumnya hanya mengonfirmasi bupati terjaring OTT. Lal

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Diserang Warga Bogor, Negara Tegaskan Transpuan Tetap Punya Hak Konstitusional

Intimidasi dan tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok transpuan tidak pernah dibenarkan oleh negara, dalam kondisi maupun alasan apa pun. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi kasus persekusi terhadap kelompok transpuan di Kota Bogor. Yusril menegaskan tidak seorang pun boleh menjadikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahan

Diserang Warga Bogor, Negara Tegaskan Transpuan Tetap Punya Hak Konstitusional

Eks Wakapolri Oegroseno Pertanyakan Dasar Pengusutan Kasus Lahan Sepolwan: Upaya Kriminalisasi

Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn.) Oegroseno mempertanyakan dasar penyelidikan dugaan korupsi hibah tanah dan bangunan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Ciputat, Tangerang Selatan, dan Lembang, Jawa Barat, yang tengah dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Menurutnya, kebijakan yang diambil lebih dari 15 tahun lalu kini justru dipersoalkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi tanpa penjelasan mengenai dasar hukum maupun kerugian negara. Oegroseno bahk

Eks Wakapolri Oegroseno Pertanyakan Dasar Pengusutan Kasus Lahan Sepolwan: Upaya Kriminalisasi

Mabuk dan Positif Narkoba, Pria Tembak Sekuriti dan WN Maroko di Bar Canggu

Polisi menetapkan HSH (49) sebagai tersangka penembakan yang melukai seorang petugas keamanan dan warga negara Maroko di sebuah bar kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Pria asal Cipete, Jakarta Selatan, itu diduga melepaskan tembakan ketika terlibat keributan pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 02.50 Wita. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menyebut tersangka sedang mabuk dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Pemeriksaan urine juga menunjukkan HSH positif THC, MDMA, dan amfetamin. P

Mabuk dan Positif Narkoba, Pria Tembak Sekuriti dan WN Maroko di Bar Canggu

DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut

Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas masuk dalam pedoman terbaru pengawasan kepatuhan wajib pajak. Komisi I DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Pemerintah juga diminta menjelaskan tujuan dan batas tugas aparat di lapangan. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengaku belum mengetahui secara terperinci tujuan kebijakan tersebut. Ia menyatakan dukungan apabila pelibatan aparat digunakan untuk memperbaiki pe

DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut