AFU.id

Indeks Berita

Nur Alam dan PSI: Ketika Eks Koruptor Mencari Jalan Pulang ke Politik

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, kembali muncul di panggung politik. Kali ini, namanya dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Rabu (17/6/2026). Kemunculan Nur Alam langsung menjadi sorotan. Sebab, ia bukan figur tanpa catatan hukum. Nur Alam merupakan mantan terpidana kasus korupsi izin tambang nikel yang divonis 12 tahun penjara. Nur Alam mengaku telah bergabung dengan PSI. Ia menyebut secara de facto sudah lama akti

Nur Alam dan PSI: Ketika Eks Koruptor Mencari Jalan Pulang ke Politik

Hotel Sultan akan Dirobohkan Jadi Ikon Baru Indonesia

Pemerintah berencana merobohkan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, setelah lahan tersebut kembali ke tangan negara melalui eksekusi pengosongan yang dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026). Lahan itu akan direvitalisasi untuk kepentingan publik, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan sistem transportasi. CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut Presiden Prabowo berencana menjadikan kawasan hotel tersebut menjadi ikon

Hotel Sultan akan Dirobohkan Jadi Ikon Baru Indonesia

Sektor Keuangan Berdampak Pada Lingkungan Hidup, Koalisi Masyarakat Sipil Desa DPR Buka-Bukaan Soal Revisi UU P2SK

Pengesahan perubahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada 4 Juni 2026 lalu mendapat sorotan aktivis lingkungan. Pasalnya, lebih dari dua pekan setelah pengesahan tersebut, publik masih belum dapat mengakses dokumen-dokumen penting yang menjadi dasar perubahan regulasi tersebut, mulai dari naskah akademik, draf perubahan, hingga naskah final undang-undang yang telah disahkan. Para pegiat lingkungan menilai, hal ini menunjukkan tidak

Sektor Keuangan Berdampak Pada Lingkungan Hidup, Koalisi Masyarakat Sipil Desa DPR Buka-Bukaan Soal Revisi UU P2SK

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. “Kami da

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

OJK Sikat 27 Gadai Ilegal, Ratusan Platform Kripto Tak Berizin Ditutup

Sebanyak 27 entitas gadai swasta yang belum memiliki izin resmi ditindak sepanjang April hingga Mei 2026. Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan sektor keuangan nonformal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan seluruh kegiatan usaha entitas tersebut karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penertiban sektor pegadaian di luar sistem resmi.

OJK Sikat 27 Gadai Ilegal, Ratusan Platform Kripto Tak Berizin Ditutup

Warga Bengkulu Ditangkap Usai Begal di Jalan Raya, Korban Diancam Senjata Tajam

Aparat Polsek Padang Ulak Tanding, Polres Rejang Lebong, Bengkulu, menangkap seorang pria berinisial SS (23) yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan atau pembegalan sepeda motor di wilayah Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan pada Selasa (16/6/2026) dini hari. Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP M. Hasan Basri mengatakan SS yang berprofesi sebagai petani diduga kuat melakukan aksi begal terhadap seorang pengendara motor yang melintas di

Warga Bengkulu Ditangkap Usai Begal di Jalan Raya, Korban Diancam Senjata Tajam

Kematian Bayi di Kaltim Tembus 185 Kasus, Mayoritas Terkait Berat Badan Lahir Rendah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat 185 kasus kematian bayi terjadi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bayi dilaporkan lahir dengan berat badan rendah di bawah 2,5 kilogram. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan dari total kasus tersebut, sekitar 120 bayi memiliki kondisi berat badan lahir rendah yang menjadi faktor risiko utama kematian pada bayi baru lahir. “Dari data kami, terdapat 120 kasus kematian bayi yang terc

Kematian Bayi di Kaltim Tembus 185 Kasus, Mayoritas Terkait Berat Badan Lahir Rendah

OJK Tutup 255 Gadai dan Aset Kripto Ilegal, Ratusan Rekening Penipuan Diblokir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan 27 entitas gadai swasta ilegal dan 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penindakan ini dilakukan karena seluruh entitas tersebut tidak memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto mengatakan penghentian aktivitas dilakukan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik keuang

OJK Tutup 255 Gadai dan Aset Kripto Ilegal, Ratusan Rekening Penipuan Diblokir

Tak Ditahan Kejari, Roy Suryo–Dokter Tifa Tegaskan Perjuangan Tidak Berhenti

Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, tidak ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya menyatakan akan terus melanjutkan perjuangan dalam perkara tersebut. “Ya terus, kami terus berjuang. Kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana,” kata Roy kepada wartawan di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026). Roy menyampaikan terima kasih kepada rekan, media, dan masy

Tak Ditahan Kejari, Roy Suryo–Dokter Tifa Tegaskan Perjuangan Tidak Berhenti

Mahasiswa Bali Desak DPRD Bahas Harga BBM, Deforestasi, dan Tahanan Politik

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Bergerak menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar Timur, Senin (22/6/2026). Mereka membawa 13 tuntutan, mulai dari kenaikan harga BBM, deforestasi, evaluasi program pemerintah, hingga pembebasan orang yang mereka sebut sebagai tahanan politik. Massa aksi berasal dari 13 fakultas Universitas Udayana, PMKRI, GMNI, BEM Universitas Pendidikan Nasional, BEM Universitas Warmadewa, dan elemen masyarakat sipil. Mereka bergerak dari kawasan R

Mahasiswa Bali Desak DPRD Bahas Harga BBM, Deforestasi, dan Tahanan Politik