AFU.id

Indeks Berita

Ketua BKSAP DPR Sebut Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi objektif dan transparan terkait serangan Israel terhadap pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Serangan tersebut mengakibatkan tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas internasional. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa PBB harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik pihak manapun dalam mengungkap fakta di lapangan. "Memang kita memi

Ketua BKSAP DPR Sebut Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional

DPR RI: Keselamatan PMI di Wilayah Konflik Timur Tengah Harus Jadi Prioritas Utama

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah. Namun, ia menekankan bahwa langkah antisipatif tersebut harus dibarengi dengan mitigasi yang komprehensif. Netty menegaskan bahwa perlindungan nyawa dan keselamatan PMI harus menjadi prioritas nomor satu bagi negara, mengingat situasi geopolitik yang kian tidak menentu di kawasan tersebut. “Keselamatan p

DPR RI: Keselamatan PMI di Wilayah Konflik Timur Tengah Harus Jadi Prioritas Utama

Kejagung Tetapkan Riza Chalid dan Lima Eks Petinggi Pertamina Jadi Tersangka Kasus Petral

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan pengusaha Mohammad Riza Chalid beserta lima mantan petinggi PT Pertamina dan satu pihak swasta sebagai tersangka pada Kamis, 9 April 2026. Ketujuh orang tersebut dijerat hukum atas kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) periode 2008-2015. "Jadi pada hari ini tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk

Kejagung Tetapkan Riza Chalid dan Lima Eks Petinggi Pertamina Jadi Tersangka Kasus Petral

Standar Royalti Global Digagas dari Bali, Supratman Andi Agtas Dorong ASEAN Bersatu Lawan ‘Black Box’ Musik

Pemerintah Indonesia mulai menggeser arah permainan industri musik digital. Bukan sekadar wacana, tapi dorongan konkret agar sistem royalti global dibenahi dari hulunya. Di forum ASEAN CMO Forum 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan satu hal: tata kelola royalti tak bisa lagi dibiarkan liar di tengah ledakan konsumsi digital. Di hadapan perwakilan kawasan dan organisasi global seperti CISAC, IFPI, dan WIPO, Indonesia mengajukan gagasan besar—standarisasi global untuk sistem pengump

Standar Royalti Global Digagas dari Bali, Supratman Andi Agtas Dorong ASEAN Bersatu Lawan ‘Black Box’ Musik

Menaker: WFH Jumat Bagi Sektor Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat tidak bersifat wajib bagi sektor swasta. Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan aturan kaku mengenai hari pelaksanaan WFH bagi perusahaan swasta. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut lebi

Menaker: WFH Jumat Bagi Sektor Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Ketegangan Memuncak: Iran Perketat Cengkeraman di Selat Hormuz Jelang Perundingan Krusial dengan AS

Hanya beberapa hari menjelang perundingan krusial dengan Amerika Serikat di Islamabad, Iran melontarkan manuver strategis yang mengguncang pasar energi global. Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, secara resmi mengumumkan bahwa Teheran memasuki "fase baru" dalam mengendalikan Selat Hormuz, urat nadi utama yang melayani 20% perdagangan minyak dunia. Pernyataan tegas ini mengemuka di tengah gencatan senjata yang masih sangat rapuh, menyusul konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak 28

Ketegangan Memuncak: Iran Perketat Cengkeraman di Selat Hormuz Jelang Perundingan Krusial dengan AS

Ungkap Pungli di Kemenaker Sejak 2006, Pengusaha Mengaku Kerap Dimarahi Pejabat

Praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terungkap telah berlangsung sejak dua dekade silam. Fakta ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Delta Indonesia Pranenggar, Sri Enggarwati, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 9 April 2026. "Sejak saya ngurus PJK3 pertama tahun 2006 itu sudah ada. Bahkan sebelum 2006," ungkap Sri Enggarwati di hadapan majelis

Ungkap Pungli di Kemenaker Sejak 2006, Pengusaha Mengaku Kerap Dimarahi Pejabat

KPK Lacak Daftar Pengusaha Rokok Penyuap Oknum Ditjen Bea Cukai Lewat Rekening Nominee

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penggunaan rekening atas nama orang lain atau nominee milik seorang office boy (OB) untuk menampung uang suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kamis, 9 April 2026. Praktik peminjaman identitas ini diduga dilakukan oleh oknum pejabat untuk menyamarkan aliran dana korupsi dari para pengusaha. "Di antaranya itu kami masih terus dalami terkait dengan penggunaan nominee ya, pihak-pihak tertentu di lingkungan Ditjen Bea Cuka

KPK Lacak Daftar Pengusaha Rokok Penyuap Oknum Ditjen Bea Cukai Lewat Rekening Nominee

Waspada Badai PHK, Komisi IX DPR Desak Kemenaker Siapkan Sistem Deteksi Dini

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat mitigasi terhadap ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menekankan perlunya sistem deteksi dini yang komprehensif guna merespons peringatan serikat pekerja terkait potensi badai PHK dalam waktu dekat. Dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 9 April 2026, Nurhadi menyebut antisipasi sejak dini sangat krusial agar dampak sosial dan ekonomi tidak meluas. “Saya membaca di media

Waspada Badai PHK, Komisi IX DPR Desak Kemenaker Siapkan Sistem Deteksi Dini

Anggota DPR Abdullah Desak Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Laporkan Balik Korban

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswi magang di BUMN Pagar Alam secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan guna mencegah terjadinya reviktimisasi atau serangan hukum balik terhadap korban. "Penanganan kasus kekerasan seksual di Pagar Alam harus dibaca secara utuh agar penegakan hukum tidak menghasilkan reviktimisasi," ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026. Pernyataan ini merespons sempat ditahannya k

Anggota DPR Abdullah Desak Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Laporkan Balik Korban