AFU.id

Indeks Berita

Polda Sulsel Musnahkan Narkoba Rp90 Miliar, Sebagian Dari Jaringan Malaysia

Barang bukti narkotika senilai sekitar Rp90 miliar dimusnahkan di Mapolda Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). Sebagian di antaranya disebut berasal dari jaringan internasional yang memasok narkoba dari Malaysia melalui jalur laut menuju Sulawesi Selatan. Narkoba yang dimusnahkan terdiri atas 56,8 kilogram sabu, 7,6 kilogram kokain, 2 kilogram ganja kering, 209 butir ekstasi, serta 157 cartridge etomidate atau cairan vape. Seluruh barang bukti merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus dalam lim

Polda Sulsel Musnahkan Narkoba Rp90 Miliar, Sebagian Dari Jaringan Malaysia

Pigai Belum Angkat Bicara Soal Vonis Kasus Andrie Yunus, Mengapa?

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku belum dapat memberikan komentar atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap 4 terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Rabu (10/6/2026). Pigai beralasan baru tiba dari kunjungan daerah di Kupang dan langsung menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI tanpa sempat mengakses informasi terkini. "Saya dari Kupang, dari bandara langsung masuk ke sini, handphone saya belum a

Pigai Belum Angkat Bicara Soal Vonis Kasus Andrie Yunus, Mengapa?

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kubu Yakup Sebut Berkas P21, Roy Suryo Tuntut Bukti Tertulis

Kuasa hukum eks Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyatakan kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo cs kini tinggal menunggu pelaksanaan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau P21. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026). "Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sud

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kubu Yakup Sebut Berkas P21, Roy Suryo Tuntut Bukti Tertulis

UU Polri Disahkan: DPR Minta Polisi Hentikan Budaya "No Viral No Justice"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam menangani setiap laporan masyarakat, tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Desakan itu disampaikan menyusul pengesahan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa lalu. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan pengesahan UU Polri harus me

UU Polri Disahkan: DPR Minta Polisi Hentikan Budaya "No Viral No Justice"

Bantu Masyarakat Selesaikan Masalah Hukum, Kementerian HAM Siapkan Ratusan Mediator dan Analis di Pengadilan

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menerbitkan surat keputusan (SK) penunjukan 110 tenaga mediator non-hakim yang akan ditempatkan di pengadilan seluruh Indonesia. Kebijakan itu diumumkan Menteri HAM, Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Diketahui, rapat tersebut meliputi agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Pigai menyebut kehadiran mediator itu sebagai bagian dari up

Bantu Masyarakat Selesaikan Masalah Hukum, Kementerian HAM Siapkan Ratusan Mediator dan Analis di Pengadilan

Alarm Karhutla 2026 Menyala: Peperangan Melawan Api dan Gagapnya Antisipasi Struktural Pemerintah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino akan segera melanda wilayah Indonesia dan berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. "Anomali suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batas netral selama lima dasarian. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027," ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Fe

Alarm Karhutla 2026 Menyala: Peperangan Melawan Api dan Gagapnya Antisipasi Struktural Pemerintah

Kabur Pakai Paspor Palsu, Buronan Interpol Narkotika Diciduk di Bali

Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, menangkap buronan Interpol kasus narkotika asal Australia berinisial AP saat mencoba meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam penangkapan tersebut, AP berupaya kabur dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu milik warga Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (6/6/2026) malam, AP terdeteksi menggunakan paspor palsu milik orang lain berkewarganegaraan Brasil dengan inisial GAM. Dari data perlintasan, paspor

Kabur Pakai Paspor Palsu, Buronan Interpol Narkotika Diciduk di Bali

Pramono Buka Peluang Tambah Golongan Baru dalam Program Transportasi Gratis

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, membuka peluang penambahan kategori baru dalam 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis. Kebijakan ini tengah dikaji sebagai bagian dari penguatan sistem subsidi transportasi. Menurut Pramono, penambahan golongan gratis bertujuan menciptakan skema subsidi silang yang lebih adil. Kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap akan mendapatkan layanan gratis, sementara pengguna yang dianggap mampu diharapkan membayar tarif lebih tinggi. “Supaya

Pramono Buka Peluang Tambah Golongan Baru dalam Program Transportasi Gratis

Trump Kebut Modernisasi Militer AS, Anggaran Tembus Rp5.600 Triliun

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Partai Republik di Kongres untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) rekonsiliasi anggaran tambahan senilai 350 miliar dolar AS atau Rp5.600 Triliun bagi Departemen Pertahanan. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Rabu (10/6/2023), Trump meminta percepatan pembahasan paket yang ia sebut sebagai “Recon 3.0”. RUU tersebut juga akan memasukkan “The Save America Act” atas permintaan Departemen Pertahanan. Trump menyebut kebijakan

Trump Kebut Modernisasi Militer AS, Anggaran Tembus Rp5.600 Triliun

Tata Ulang Pengelolaan MBG, Mensesneg: Satu Bulan Harus Kelar

Pemerintah menargetkan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam waktu satu bulan. Komitmen ini disampaikan sebagai respons atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan perbaikan akan mencakup banyak aspek, tidak hanya teknis, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan program yang sudah berjalan tetap harus berla

Tata Ulang Pengelolaan MBG, Mensesneg: Satu Bulan Harus Kelar