AFU.id

Indeks Berita

Mengenal Dana Perlindungan Korban dalam UU PSDK Terbaru, Apa Fungsinya?

JAKARTA - AFU - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) menjadi Undang-Undang di sela rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sudan 2025-2026, Selasa (21/4/2026). UU terbaru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu terdiri dari 12 bab dengan 79 pasal. Di antaranya mengatur tentang kompensasi bagi korban dari uang negara melalui dana abadi korban. Dana abadi korban LPKS berfu

Mengenal Dana Perlindungan Korban dalam UU PSDK Terbaru, Apa Fungsinya?

Mayat Pria Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung Jagakarsa, Proses Identifikasi Sedang Berlangsung

Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas (Mr. X) ditemukan hanyut di aliran Kali Ciliwung, tepatnya di Gang H. Sonyon, RT 03/02, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin pagi. “Petugas UPK Badan Air melihat adanya mayat yang hanyut di aliran Kali Ciliwung, kemudian dilakukan penyisiran menggunakan perahu hingga akhirnya ditemukan di wilayah Lenteng Agung,” kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi di Jakarta, Senin. Nurma mengatakan, penemuan mayat tersebut pertama

Mayat Pria Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung Jagakarsa, Proses Identifikasi Sedang Berlangsung

Semangat Musiman, Pemkab Tulungagung: Berkali-Kali Dicambuk KPK, Ini Momentum Pembenahan

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, meskipun pada sisi lain memberikan efek trauma bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu. "Sejak era reformasi, Kabupaten Tulungagung sudah beberapa kali mendapatkan cambukan dari KPK. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kami," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Tulungagung

Semangat Musiman, Pemkab Tulungagung: Berkali-Kali Dicambuk KPK, Ini Momentum Pembenahan

2 Apartemen Mewah Milik Terpidana Korupsi Dihibahkan untuk Fasilitas Lemhanas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menghibahkan dua unit apartemen rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Proses serah terima berlangsung di Gedung Astagatra Lemhannas, Jakarta, pada Senin, (20/4/2026). Penyerahan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah sebagai langkah optimalisasi pemulihan aset ( asset recovery ). Kedua properti mewah tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi y

2 Apartemen Mewah Milik Terpidana Korupsi Dihibahkan untuk Fasilitas Lemhanas

15 Orang Meninggal Akibat Baku Tembak, Pigai Ajak Seluruh Pihak Bicara Kedamaian Papua: Jangan Kepala Batu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajak semua pihak untuk duduk bersama guna mencari solusi demi terciptanya perdamaian di Tanah Papua. "Jangan kepala batu. Sama-sama duduk bareng bicarakan menciptakan tanah Papua damai. Semua komunitas, mau tentara, mau OPM, KKB mau masyarakat Papua, bersatu sama-sama menciptakan tanah Papua damai," kata Pigai saat jumpa pers di gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin. Hal tersebut dikatakan Pigai terkait meninggalnya 15 warga sipil akiba

15 Orang Meninggal Akibat Baku Tembak, Pigai Ajak Seluruh Pihak Bicara Kedamaian Papua: Jangan Kepala Batu

Pengesahan RUU PPRT: Drama Legislasi 22 Tahun Akhirnya Tuntas

Setelah menanti selama dua dekade, hari ini, Selasa, (21/4/2026), DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Ke-17. Momen ini menjadi sangat simbolis karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani, yang dijawab "Setuju" serentak oleh peserta rapat yang terdiri dari

Pengesahan RUU PPRT: Drama Legislasi 22 Tahun Akhirnya Tuntas

Peran Strategis dan Ironi Perempuan di Sektor Publik, Dominan di Birokrasi Namun Jadi Korban Kekerasan Terbanyak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional melalui momentum peringatan Hari Kartini. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu ke

Peran Strategis dan Ironi Perempuan di Sektor Publik, Dominan di Birokrasi Namun Jadi Korban Kekerasan Terbanyak

Anomali Pengawasan Program Nasional, Menguji Efektivitas BPOM di Balik Masifnya Kasus Keracunan dan Darurat Obat

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan tiga krisis kesehatan besar yang sedang mengepung Indonesia. Ketiganya adalah pergeseran tren wabah campak ke kelompok dewasa, ledakan penyalahgunaan obat farmasi, dan tingginya angka keracunan pangan dalam program prioritas nasional. Mirisnya, rentetan tugas berat tersebut datang di tengah kondisi anggaran instansi yang berada di titik nadir. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyebut ada 2.220 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di lebih dari 60 lo

3 media, Cenderung netral
Anomali Pengawasan Program Nasional, Menguji Efektivitas BPOM di Balik Masifnya Kasus Keracunan dan Darurat Obat

Pukulan Telak ke Kelas Menengan Atas Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi, Pengamat Usulkan Bantuan Tunai Langsung

Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak akibat kenaikan harga LPG dan BBM nonsubsidi. Kepada ANTARA di Jakarta, Senin, Putra mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menahan tekanan dari sisi energi. Menurut dia, subsidi tunai langsung menjadi salah satu solusi efektif. “Subsidi tunai langsung adalah salah satu solusi terbaik mengingat rumah tangga miskin mendapatkan subsidi lebih rendah dibanding golongan

Pukulan Telak ke Kelas Menengan Atas Kenaikan Harga LPG Nonsubsidi, Pengamat Usulkan Bantuan Tunai Langsung

Korupsi Disebut Jadi Ekosistem, Jaringan “Sirkel” Terlibat dalam Aliran Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, hingga saat ini korupsi di Indonesia sudah seperti ekosistem, apalagi setelah adanya fenomena sirkel. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan fenomena sirkel adalah adanya keterlibatan sejumlah pihak selain pelaku utama pada kasus korupsi. “Sirkel ini tidak hanya berperan pada saat modus operandi korupsi dilakukan, tetapi juga sering kali menjadi layering (lapisan, red.) melakukan penerimaan uang maupun dijadikan sarana untuk menyamarkan dan mengalir

Korupsi Disebut Jadi Ekosistem, Jaringan “Sirkel” Terlibat dalam Aliran Uang