AFU.id

Indeks Berita

MSCI Guncang Pasar Modal Indonesia, Investor Asing Kabur Berjamaah

Pasar modal Indonesia berada dalam periode transisi paling krusial dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut imbas tinjauan pengumuman indeks semi-tahunan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 12 Mei 2026 kemarin. Keputusan tersebut bukan sekadar penyesuaian rutin portofolio, melainkan pernyataan mendalam mengenai status investabilitas nasional yang sedang berada dalam pengawasan ketat. Sejak peringatan keras MSCI pada akhir Januari 2026 terkait masalah transparansi kepemilika

4 media, Cenderung netral
MSCI Guncang Pasar Modal Indonesia, Investor Asing Kabur Berjamaah

KPK: Ada Pihak yang Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan upaya pihak-pihak eksternal untuk menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lembaga antirasuah itu menemukan informasi tersebut setelah menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black di Semarang, Jawa Tengah, pada 11 Mei 2026. Adapun Heri Black diduga terafiliasi dengan

KPK: Ada Pihak yang Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi Bea Cukai

LPSK Beri Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pati, 50 Santriwati Jadi Korban

Santriwati di Pondok Pesantren Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban kekerasan seksual, telah mengajukan permohonan perlindungan/pendampingan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Korban sudah mengajukan permohonan kepada LPSK terkait pemenuhan hak prosedural atau pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis dan bantuan penghitungan ganti rugi atau restitusi pada Senin (11/5/2026)," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Pati, Selasa. Ia menjelaskan

LPSK Beri Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pati, 50 Santriwati Jadi Korban

KPK Periksa Istri Maidi, Dalami Aset Wali Kota Madiun Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Maidi melalui pemeriksaan istrinya, Yuni Setyawati, sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya. “Dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, istri dari Wali Kota dikonfirmasi terkait kepemilikan aset-aset dari Pak M (Maidi),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Yuni Setyawati diperiksa penyidik KPK pada 12 Mei 2026. Selain Yuni, KPK juga menjadwalkan pemerik

KPK Periksa Istri Maidi, Dalami Aset Wali Kota Madiun Nonaktif

Partai Buruh Tumbang di Pemilu Lokal, PM Inggris Keir Starmer Didesak Mundur

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan makin kuat setelah Partai Buruh kalah besar dalam pemilu lokal akhir-akhir ini. Enam menteri kabinet Starmer, menurut laporan The Telegraph, mendesak perdana menteri itu mengundurkan diri. Kabinet Inggris menggelar rapat di kediaman resmi PM Starmer di Downing Street, Westminster, pada Selasa (12/5/2026), setelah performa buruk Partai Buruh dalam pemilu. Puluhan anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh pun meminta Starmer mundur dari jaba

Partai Buruh Tumbang di Pemilu Lokal, PM Inggris Keir Starmer Didesak Mundur

Bangunan Hotel Sultan di GBK Bakal Jadi Kawasan Area Hijau, Bagaimana Nasib Karyawan?

Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), atau tempat berdirinya Hotel Sultan, Kamis (30/4/2026). Permohonan pengosongan Blok 15 GBK itu datang dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) guna mengembalikan hak pengelolaan aset negara setelah sebelumnya ada di tangan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan penataan area itu bertujuan memulihkan hak negara atas tunggaka

Bangunan Hotel Sultan di GBK Bakal Jadi Kawasan Area Hijau, Bagaimana Nasib Karyawan?

Iran Seret AS ke Mahkamah Arbitrase atas Agresi Militer dan Intervensi Politik

Iran mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, atas tindakan agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran, demikian dilaporkan Kantor Berita Mizan pada Selasa (12/5/2026). Secara khusus, gugatan yang diajukan pada Februari-Maret 2026 itu mencakup tuduhan agresi militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran, pemberlakuan sanksi ekonomi, serta ancaman penggunaan kekuatan, menurut laporan tersebut. Gugatan diajukan atas pelanggaran kewajiban internasional AS selama operasi militer

Iran Seret AS ke Mahkamah Arbitrase atas Agresi Militer dan Intervensi Politik

AS dan China Satu Suara: Selat Hormuz Tak Boleh Dipungut Tarif

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi sepakat tidak boleh ada negara mengenakan tarif tol untuk melintasi Selat Hormuz. Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Tommy Pigott kepada Kantor Berita Kyodo, Selasa (12/5/2026), mengatakan kesepakatan itu dicapai saat Rubio dan Wang melakukan pembicaraan telepon pada 30 April lalu. "Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara atau organisasi yang diizinkan mengenakan biaya tol untuk melintasi jalur air interna

AS dan China Satu Suara: Selat Hormuz Tak Boleh Dipungut Tarif

Jutaan PRT Tak Terdata, Koalisi Sipil Tuntut Negara Bangun Sistem Perlindungan Sosial

Institut Sarinah atas nama Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pendataan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai bagian implementasi UU PPRT. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretaris Jenderal Kemendagri pada Selasa (11/5/2026) itu merupakan agenda kedua dalam rangka memperkuat persiapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU PPRT. “PRT selama ini belum terlihat dalam sistem negara. Tanp

Jutaan PRT Tak Terdata, Koalisi Sipil Tuntut Negara Bangun Sistem Perlindungan Sosial

Empat Tahun UU TPKS: Kasus Melonjak 360 Persen, Negara Gagal Cegah Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual hingga mencapai 22.848 perkara pada 2025 meski Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah berjalan empat tahun. "Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6.315 kasus, kemudian terus melonjak tajam lebih dari 360 persen hingga mencapai 22.848 kasus pada 2025," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia

Empat Tahun UU TPKS: Kasus Melonjak 360 Persen, Negara Gagal Cegah Kekerasan Seksual