AFU.id

Indeks Berita

Harga TBS Sawit Anjlok Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Konsultan Keuangan Sarankan Pemerintah Siapkan Mitigasi

Kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu, termasuk crude palm oil (CPO) mulai berdampak ke petani. Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mengatakan, kebijakan itu dinilai sangat sensitif bagi pasar. Reaksi pasar telah terlihat pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani, yang menurun sekitar Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram. Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dampak kebijakan tata kelola ekspor baru terhadap petani. "Kebijakan ekspor sat

Harga TBS Sawit Anjlok Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Konsultan Keuangan Sarankan Pemerintah Siapkan Mitigasi

Presiden Prabowo Sebut Pembangunan Sektor Produktif Jadi ‘Protein’ untuk Masyarakat

Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus mengebut pembangunan berbagai proyek produktif di berbagai daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian nasional. Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pembangunan sektor produktif menjadi ‘protein’ untuk masyarakat dan berorientasi ekspor guna meningkatkan devisa negara. Prabowo menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti panen raya udang dan meninjau kegiatan sorti

Presiden Prabowo Sebut Pembangunan Sektor Produktif Jadi ‘Protein’ untuk Masyarakat

Pemahaman Jurnalis Indonesia Soal Perubahan Iklim tak Mendalam, Jarang Mengutip Sumber Ilmuwan

Jurnalis di Indonesia cenderung bergantung pada sumber-sumber dari pemerintah (45%) dan dunia usaha (40%) dalam memberitakan isu perubahan iklim. Hal itu terungkap dari analisa terhadap pemberitaan media-media di Indonesia selama ini. Hanya 5 persen media yang mengutip sumber dari ilmuwan. Kajian yang merupakan bagian dari program “Supporting Climate Reporting in Indonesian Newsroom” yang dilaksanakan Monash Climate Communication Hub (MCCH), Australia-Indonesia Centre (AIC), dan Universitas Hasa

Pemahaman Jurnalis Indonesia Soal Perubahan Iklim tak Mendalam, Jarang Mengutip Sumber Ilmuwan

Revisi Peraturan OJK 51/2017: TuK Indonesia, Laporan Keuangan Berkelanjutan Jangan Jadi Alat Greenwashing

Transformasi untuk Keadilan INDONESIA (TuK INDONESIA) menilai, revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Apalagi saat ini risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan cukup meningkat. Peraturan OJK No. 51/2017 sendiri mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK

Revisi Peraturan OJK 51/2017: TuK Indonesia, Laporan Keuangan Berkelanjutan Jangan Jadi Alat Greenwashing

Produksi BUBK Kebumen Tembus Rp134,4 M per Tahun, Udang Indonesia Jadi Mesin Devisa Berkelanjutan

Nilai produksi Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah menembus Rp134,4 miliar per tahun. Data tersebut membuat Pemerintah Republik Indonesia (RI) memandang udang sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, udang Indonesia mempunyai potensi besar dalam meningkatkan daya saing ekspor perikanan di pasar global. Presiden RI, Prabowo Subianto, lantas menyatakan bahwa Indonesia berpeluang besar untuk menjadi produsen udang nomo

Produksi BUBK Kebumen Tembus Rp134,4 M per Tahun, Udang Indonesia Jadi Mesin Devisa Berkelanjutan

Menilik Strategi Maritim Indonesia Kendalikan Jalur Logistik Laut Dunia

Laut menjadi panggung bagi setiap negara untuk saling berebut pengaruh di tengah geopolitik global yang kian memanas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menduduki titik vital yang menentukan arah stabilitas dan arus perdagangan global. Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) pada Sabtu (23/5/2026), pemerintah telah menyusun strategi maritim untuk mengendalikan jalur logistik laut dunia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Day

Menilik Strategi Maritim Indonesia Kendalikan Jalur Logistik Laut Dunia

Makelar Kasus Kelas Kakap Hanya Divonis 5 Tahun. ICW: Mafia Peradilan Gak Akan Pernah Jera

Pengadilan Tinggi Jakarta, di tingkat banding menghukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dengan pidana lima tahun penjara. Ia terbukti melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Putusan banding ni menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Makelar Kasus Kelas Kakap Hanya Divonis 5 Tahun. ICW: Mafia Peradilan Gak Akan Pernah Jera

IKN Jadi Kota Hantu: PDIP Tagih Janji Gibran, PSI Kepanasan

Peta politik dan tata kelola pemerintahan berada dalam fase transisi kompleks, menyusul putusan hukum terbaru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Dinamika tersebut tak hanya menyangkut persoalan legalitas formal mengenai letak ibu kota negara Indonesia. Akan tetapi, justru membuka ruang perdebatan baru mengenai efisiensi anggaran, komitmen politik para pemimpin terpilih, dan perseteruan taktis antarpartai politik. Jakarta yang masih memegang status ibu kota secara hukum dan lambatnya

4 media, Cenderung kanan
IKN Jadi Kota Hantu: PDIP Tagih Janji Gibran, PSI Kepanasan

Aktivitas Vulkanik Gunung Awu di Sangihe Sebabkan Gempa 74 Kali

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius bahaya Gunung Awu setelah status gunung api di Pulau Sangihe tersebut dinaikkan menjadi Level III (Siaga). "Masyarakat direkomendasikan agar tidak memasuki dan tidak beraktivitas dalam wilayah radius empat kilometer dari pusat kawah Gunung Awu," ajak Pelaksana Tugas Badan Geologi, Lana Saria dalam laporan khusus peningkatan aktivitas Gunung Awu yang diterima ANTARA di Manado, Sabtu, (23/5/2

Aktivitas Vulkanik Gunung Awu di Sangihe Sebabkan Gempa 74 Kali

Perang Suku Wamena Diakhiri Secara Adat, Uang Pemerintah Tak Lagi Jadi Kompensasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memfasilitasi penyelesaian konflik antar-suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penyelesaian konflik itu ditandai dengan pelepasan tali busur dan pematahan busur panah serta penandatanganan surat pernyataan untuk tidak lagi berperang dalam acara di halaman Markas Polres Jayawijaya yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Atenius Murib, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yog

Perang Suku Wamena Diakhiri Secara Adat, Uang Pemerintah Tak Lagi Jadi Kompensasi