AFU.id

Indeks Berita

Jadwal Babak 8 Besar Piala Dunia 2026: Delegasi Afrika dan Amerika Latin Dikepung Wakil Eropa

Berikut jadwal lengkap pertandingan untuk Babak 8 Besar Piala Dunia 2026. Fase ini akan mulai Jumat (10/7/2026) hingga Minggu (12/7/2026) nanti. Turnamen sepak bola terakbar antarnegara dunia edisi ke-23 telah memasuki putaran ketiga pada fase gugur. Tersisa delapan negara yang terdiri dari 6 wakil Eropa serta masing-masing satu delegasi Afrika dan Amerika Latin. Keenam wakil asal benua biru tersebut adalah Prancis, Spanyol, Inggris, Belgia, Norwegia, dan Swiss. Adapun delegasi Afrika adalah Mar

Jadwal Babak 8 Besar Piala Dunia 2026: Delegasi Afrika dan Amerika Latin Dikepung Wakil Eropa

KPK Sebut Eks Sekjen MPR Minta Jatah 10 Persen Tiap Proyek, Gratifikasi Tembus Rp17 Miliar

Permintaan jatah proyek sebesar 10 persen menyeret mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma'ruf Cahyono dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Dugaan tersebut terungkap dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mendalami aliran fee dari sejumlah proyek. KPK mengungkaP permintaan fee itu saat memeriksa pihak swasta dari PT Lima Abadi Lestari, Ade Zainal, sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penyidik mendalami keterkaitan saksi dengan du

KPK Sebut Eks Sekjen MPR Minta Jatah 10 Persen Tiap Proyek, Gratifikasi Tembus Rp17 Miliar

Ketua Kadin Solo Mengaku Setor Rp125 Juta lewat Orang Kepercayaan Sudewo

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto mengaku menyerahkan uang Rp125 juta kepada pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati nonaktif Pati Sudewo. Keterangan itu disampaikan Ferry saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Ferry, yang juga Direktur PT Indria Putra Persada, mengatakan uang tersebut diserahkan melalui pengusaha bernama Nur Widayat. Menurut Ferry, Nur mengaku sebagai orang

Ketua Kadin Solo Mengaku Setor Rp125 Juta lewat Orang Kepercayaan Sudewo

Kades di Pati Jadi Tersangka Korupsi Rp805 Juta, Uang Dikembalikan Tak Hapus Pidana

Kejaksaan Negeri Pati mengusut dugaan korupsi pengelolaan anggaran desa yang menyeret kepala desa bernama Ali Rohmat sebagai tersangka. Dugaan korupsi itu terjadi dalam pengelolaan berbagai sumber anggaran desa pada periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pati, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp805.656.385. Dana yang diselewengkan berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, bantuan keuangan Kabupaten Pati, dan bantuan

Kades di Pati Jadi Tersangka Korupsi Rp805 Juta, Uang Dikembalikan Tak Hapus Pidana

Kuasa Hukum Nadiem Resmi Ajukan Banding, Ini Sederet Keberatan atas Putusan Hakim

Terpidana kasus korupsi pengadaan Chromebook tahun 2020-2022 Nadiem Anwar Makarim, telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada kliennya, Rabu (8/7/2026). Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, membenarkan pengajuan tersebut dan menyebut timnya telah mensubmit dokumen secara daring sejak sehari sebelumnya. Zaid mengungkapkan sejumlah keberatan yang dimuat dalam memori banding tersebut. Keberatan pertama menyangkut penila

Kuasa Hukum Nadiem Resmi Ajukan Banding, Ini Sederet Keberatan atas Putusan Hakim

Kemenham Batal Bentuk Tim Investigasi Penembakan Papua usai Polri Sebut Tidak Perlu, Mengapa?

Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut rentetan kasus kekerasan di Papua akhirnya tidak jadi direalisasikan. Langkah itu diurungkan setelah kepolisian menyatakan pembentukan tim tersebut tidak lagi dibutuhkan, mengingat penanganan di lapangan sudah berjalan. Diketahui, awalnya Kemenham mempertimbangkan perlunya tim independen untuk membongkar sejumlah insiden penembakan, termasuk kematian pilot asal Amerika Serikat di Yahukimo dan seorang

Kemenham Batal Bentuk Tim Investigasi Penembakan Papua usai Polri Sebut Tidak Perlu, Mengapa?

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Kata-kata "pajak" belakangan ini memang sedang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Mulai dari soal kendaraan telat bayar pajak tak bisa mengisi BBM bersubsidi, pengenaan pajak untuk pedagang online, sampai soal protes buruh soal pengenaan pajak atas dana JHT saat dicairkan. Intinya, rakyat memang sedang "dikepung" urusan pajak di sana-sini. Pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah agresif memungut pajak demi mengejar target menerimaan dari pajak tahun ini yang

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Jalan Rusak Bertahun-tahun, Emak-emak Medan Blokade Jalan Pakai Pohon Pisang

Warga Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, memblokade Jalan Tirtosari Lingkungan 7 sebagai bentuk protes atas jalan rusak dan drainase yang tak kunjung diperbaiki. Aksi yang sebagian besar dilakukan emak-emak itu viral setelah videonya beredar di TikTok. Dalam video yang beredar, warga menutup jalan menggunakan kayu, bangku rusak, dan batang pohon pisang. Blokade dilakukan tepat di depan kubangan jalan yang masih digenangi air. Kondisi itu membuat jalan sulit dilalui dan memicu

Jalan Rusak Bertahun-tahun, Emak-emak Medan Blokade Jalan Pakai Pohon Pisang

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

Tekanan keuangan di sejumlah daerah mulai mengancam nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai terpaksa mempertimbangkan pemotongan penghasilan hingga merumahkan tenaga kontrak. Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah pusat segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) yang masih kurang salur sebesar Rp132 triliun. Dana tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membayar gaji dan honor PPPK. Sebagai inform

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

Keterangan Kadis Pati Berbeda dengan BAP, Jaksa Siapkan Penyidik di Sidang Sudewo

Kesaksian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Tri Hariyama, menjadi sorotan dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Pati, Sudewo. Di persidangan, Tri membantah pernah mendapat perintah dari Sudewo untuk meniadakan seleksi pengisian perangkat desa pada 2025. Tri menyampaikan keterangan tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (8/7/2026). Ia mengatakan tidak dilaksanakannya pengisian perangkat desa pada 2025 merupaka

Keterangan Kadis Pati Berbeda dengan BAP, Jaksa Siapkan Penyidik di Sidang Sudewo