Indeks Berita

Polri: Negara Rugi Rp1,26 Triliun Akibat Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi 2025-2026

Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sepanjang tahun 2025 hingga 2026 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun. Total kebocoran anggaran tersebut terdiri dari penyimpangan BBM subsidi senilai Rp516,8 miliar dan LPG subsidi sebesar Rp749,2 miliar. “Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200,” ujar Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, dalam konferensi

4 bulan lalu

Sita 112 Ribu Liter Solar dan Ribuan Tabung LPG, Bareskrim Polri Siap Terapkan TPPU bagi 89 Tersangka

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri menangkap 89 tersangka dari 97 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia selama periode Januari hingga April 2026. Penindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi hak masyarakat atas alokasi energi bersubsidi dari negara. "Pengungkapan selama 2026 ini adalah 97 TKP dengan 89 tersangka. Bisa dilihat mungkin agak turun tetapi masih cukup tinggi," ujar Direktur Tipidter Bareskrim Polri Moh. Irhamni di Jakar

4 bulan lalu

Bareskrim Polri Ungkap 568 Kasus Penyelewengan BBM dan LPG Subsidi di 33 Provinsi

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi yang terjadi secara masif di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025. Total pengungkapan mencapai 568 tempat kejadian perkara (TKP) dengan 583 tersangka yang tersebar di 33 provinsi. “Direktorat Tipidter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sebanyak 568 TKP dengan 583 tersangka,” ujar Dir

4 bulan lalu

Komisi IX DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Perspektif Gender dalam Kebijakan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Netty menilai, hingga saat ini perspektif gender belum terintegrasi secara optimal dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut ditegaskan Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 7 April 2026. Ia menekan

4 bulan lalu

Komisi IX DPR RI Soroti Kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan Terkait Keluhan Hak Peserta

Komisi IX DPR RI menyoroti kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan menyusul adanya laporan sejumlah peserta yang belum menerima haknya meskipun telah rutin membayar iuran. Hal tersebut dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana perlindungan sosial tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurnia, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen kunci yang harus dibangun dan dijaga oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana masyarakat. “Goal strategi dari BBJS Ketenagak

4 bulan lalu

Baleg DPR Bahas RUU Satu Data Indonesia, Buka Peluang Bentuk Badan Pengelola Baru

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) yang memunculkan wacana pembentukan badan baru sebagai pusat pengelolaan data nasional. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem orkestrasi data yang lebih solid dan terintegrasi di bawah satu komando. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mendiskusikan konsep lembaga yang akan memegang kendali atas data tersebut, mengingat peran orkestrasi

4 bulan lalu

Komisi I Dukung Pemerintah Dorong PBB Usut Tuntas Insiden Penyerangan Pasukan Perdamaian di Lebanon

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon. Sukamta menegaskan bahwa PBB harus menuntut pertanggungjawaban Israel atas insiden tersebut. “PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat 3 prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas

4 bulan lalu

Mentan Jamin Stok Pangan Nasional Aman Hingga 11 Bulan ke Depan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman untuk 10 hingga 11 bulan ke depan. Kepastian ini disampaikan di tengah adanya ancaman krisis pangan global yang tengah membayangi. Pernyataan tersebut dipaparkan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 7 April 2026. Amran menjelaskan bahwa di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah saat ini memfokuskan sejumlah program strategis

4 bulan lalu

Di Hadapan Komisi IV DPR, Mentan Ungkap Potensi Lonjakan Angka Kelaparan Dunia

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa ancaman krisis pangan global saat ini sudah menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi serius oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 7 April 2026. Amran menjelaskan bahwa pangan kini merupakan isu strategis yang menentukan keberlangsungan hidup bangsa, bukan sekadar kebutuhan dasar masyarakat. Ia

4 bulan lalu

Prof Suzie: Prabowo Takut Di-Maduro-kan Trump

Langit politik Amerika Serikat tengah berisik. Ribuan warga turun ke jalan, membawa satu pesan yang menggema dari kota ke kota: “No Kings.” Mereka menolak perang, menolak kekuasaan yang dianggap melampaui batas, dan menolak Presiden Donald Trump yang dinilai menyeret negeri itu ke konflik tanpa ujung dengan Iran. Di tengah gelombang protes itu, percakapan tajam muncul dalam Podcast Madilog Forum Keadilan. Dipandu jurnalis senior Margi Syarif, forum itu menghadirkan Suzie Sudarman, pakar hubungan

4 bulan lalu