Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. (Foto: DPR RI)
AFU.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti tingginya angka bias pada penyaluran subsidi energi yang mencapai 60 hingga 80 persen. Menurutnya, besarnya angka inclusion dan exclusion error ini terjadi karena sistem distribusi yang masih bersifat terbuka, padahal secara undang-undang seharusnya bersifat tertutup.
Sebagai solusi, Banggar mendesak pemerintah untuk beralih ke teknologi biometrik dalam memverifikasi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kelompok masyarakat kelas atas dan industri yang masih menikmati subsidi, karena hal tersebut dianggap sebagai "lemak" yang membebani postur APBN.
"Lakukan penajaman subsidi karena subsidi kita itu exclusion dan inclusion error-nya begitu tinggi sekali, tidak tepat sasaran. Dari sejak 2017 Banggar merekomendasikan agar pakai retina mata atau fingerprint bagi penerima subsidi. Kalau kompensasi khusus kelompok menengah wajib dipertahankan, tapi untuk kelompok atas dan industri segera dihapus, ditiadakan karena jadi beban, lemak bagi APBN kita," jelasnya saat meberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret 2026.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar hasil penghematan subsidi tersebut dialihkan menjadi bantuan sosial produktif bagi 43,9 juta UMKM, khususnya sektor mikro.
"Kalau itu setiap usaha mikro dapat 3 juta saja, maka sektor riil relatif akan bergerak pulih," pungkasnya. (*)
