AFU.ID - Komisi IX DPR RI menyoroti kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan menyusul adanya laporan sejumlah peserta yang belum menerima haknya meskipun telah rutin membayar iuran. Hal tersebut dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana perlindungan sosial tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurnia, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen kunci yang harus dibangun dan dijaga oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana masyarakat.
“Goal strategi dari BBJS Ketenagakerjaan adalah yang paling saya garisbawahi adalah terpercaya. Itu yang paling penting satu kata itu, yang sangat mahal dan susah untuk direalisir,” ujar Indah di Gedung DPR, Senayan, Selasa 7 April 2026.
Indah mengingatkan bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan secara mandiri oleh para pekerja. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan manfaat tersebut dapat diakses tepat waktu saat dibutuhkan oleh peserta. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas laporan adanya klaim yang masih tertahan.
“Kita tahu bahwa beberapa kasus yang di belakang kita sampai saat ini masih belum clear, Pak. Mereka yang membayar iuran dan berharap untuk boleh mendapatkan haknya, di saat dibutuhkan itu mereka tidak mendapatkannya,” tutur Indah.
Selain masalah pencairan klaim, DPR juga menyoroti manajemen pengelolaan dana iuran jangka panjang yang berjumlah besar. DPR mendesak adanya transparansi dan tata kelola yang kredibel agar dana tersebut benar-benar memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan pekerja.
Indah juga memberikan catatan khusus mengenai perlindungan bagi pekerja di sektor informal dan pekerja rentan, seperti pekerja seni harian, yang sangat bergantung pada jaminan sosial saat menghadapi krisis.
“Apalagi kalau dari tadi kita membahas tentang pekerja yang rentan dan informal,” pungkasnya.
Komisi IX DPR berharap BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan perbaikan sistem agar jaminan kesejahteraan bagi seluruh peserta, baik sektor formal maupun informal, dapat berjalan secara berkelanjutan dan tanpa hambatan birokrasi. (fad/asw)
