JAKARTA, AFU.ID - Media keuangan dan data terkemuka Bloomberg menurukan laporan yang cukup mengejutkan. Tajuknya adalah "Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah". Laporan yang diturunkan pada Selasa (16/6/2026) tersebut, menyoroti kekhawatiran investor global terhadap konsentrasi kekuasaan pada lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto.
Menguatnya peran orang dekat di istana dinilai melemahkan peran teknokrat, memicu ketidakpastian kebijakan, dan mendorong fenomena jual bersih (sell Indonesia) yang mengguncang pasar keuangan. Hal itu, menurut laporan Bloomberg, tercermin dari beberapa kebijakan ekonomi makro Prabowo yang dianggap terlalu "nasionalis" tetapi di sisi lain banyak pula kebijakan yang kerap berubah-ubah.
Salah satu manuver terbesarnya adalah pengetatan kontrol negara terhadap komoditas strategis seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Pemerintah berambisi menyentralisasi pengelolaan sektor strategis yang bernilai lebih dari US$65 miliar ini, demi menahan aliran dana keluar (capital flight) akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Langkah agresif ini berakar dari pandangan politik Prabowo yang sejak lama vokal mengkritik para konglomerat komoditas. Ia menilai kekayaan alam nasional harus dikelola lebih ketat demi mengamankan devisa negara, bukan sekadar menguntungkan segelintir pengusaha.
Namun, skala perombakan yang sangat masif ini dilaporkan sempat mengejutkan dan memicu kecemasan di tingkat pejabat senior kabinetnya sendiri, sebelum akhirnya berdampak pada sentimen investor asing. Pasar finansial merespons rencana sentralisasi ini dengan aksi wait-and-see.
Investor global mengkhawatirkan adanya risiko intervensi regulasi yang dapat mengganggu kontrak dagang jangka panjang serta memotong margin keuntungan korporasi. Kecemasan ini kian memuncak karena di saat yang sama, pemerintah juga berkomitmen mendanai program populis skala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kombinasi antara ketidakpastian regulasi domestik dan keperkasaan mata uang Dolar AS di tingkat global langsung memicu aliran modal keluar (capital outflow). Akibatnya, pasar saham Indonesia terkoreksi dan nilai tukar Rupiah sempat mengalami guncangan hebat hingga mendekati level psikologis Rp18.000 per Dolar AS, memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi agresif di pasar.
Para analis internasional menilai, gejolak ini merupakan respons langsung terhadap ketidakjelasan implementasi kebijakan fiskal ke depan. Mitul Kotecha, Head of FX and EM Macro Strategy di Barclays Plc, dalam laporannya yang dimuat Bloomberg menjelaskan situasi ini.
"Kombinasi antara kejelasan arah kebijakan fiskal dan kondisi Dolar yang kuat terus menekan Rupiah. Investor sedang mencari kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah berencana menyeimbangkan program belanja yang ambisius dengan disiplin fiskal," ujarnya.
Ketidakpastian tata kelola ekonomi ini dinilai membuat kalkulasi risiko investasi di Indonesia menjadi lebih mahal. Pasar mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan cetak biru (blueprint) institusional yang jelas agar tidak menciptakan spekulasi yang merugikan iklim bisnis.
Menanggapi sentimen negatif di pasar modal tersebut, Satria Sambijantoro, Head of Research di Bahana Sekuritas, menegaskan kepada Bloomberg mengenai esensi dari gejolak pasar saat ini. "Pasar tidak menyukai ketidakpastian, dan saat ini ada tanda tanya makro-fiskal mengenai pendanaan untuk inisiatif-inisiatif baru ini. Pasar keuangan tengah memperhitungkan premi risiko yang lebih tinggi sampai kita melihat kerangka kerja institusional yang konkret untuk kebijakan-kebijakan tersebut," jelasnya.
Bloomberg juga menyoroti bagaimana, Prabowo cenderung membangun kebijakannya bersama orang-orang di lingkaran dalam (inner circle) sang Presiden. Analisis dari lembaga studi independen mencatat adanya risiko groupthink—kondisi di mana penasihat dekat yang didominasi figur muda dan loyalis cenderung menghindari konflik, sehingga minim memberikan evaluasi kritis terhadap keputusan-keputusan besar yang diambil secara cepat oleh presiden.
Pola pengambilan kebijakan inilah yang dinilai Bloomberg, membuat kebijakan Prabowo "erratic" alias tak menentu. Kebijakan-kebijakan ini membuat pasar mengalami kecemasan terhadap arah kebijakan yang dinilai kurang konsisten atau mengejutkan,
Ketergantungan Prabowo para inner circle nya inilah yang menurut Bloomberg menjadi akar ketidakpercayaan pasar atas pemerintahannya. Mereka menyoroti bahwa keputusan-keputusan strategis ekonomi justru sering kali lahir dari diskusi tertutup Prabowo dengan kelompok penasihat setianya di kediamannya, bukan lewat rapat kabinet formal yang melibatkan para menteri teknokrat secara luas.
Bloomberg secara spesifik menyebut Hashim Djojohadikusumo sebagai bagian dari inner circle keluarga yang sangat berpengaruh dalam memberikan masukan strategis dan arah kebijakan ekonomi kepada Prabowo. Bloomberg juga mengulas mengulas peran anak-anak muda di lingkaran Prabowo yang disebut sebagai "The Hambalang Boys" (Anak-Anak Hambalang).
Bloomberg menyoroti, pengaruh terbesar Letkol Teddy Indra Wijaya (dalam laporan Bloomberg masih ditulis berpangkat Mayor), dan para loyalis muda ini terletak pada kendali penuh mereka terhadap akses ke Presiden. Karena Prabowo lebih nyaman berdiskusi dengan lingkaran kecil, Hambalang Boys ini berfungsi menyaring siapa saja menteri, pengusaha, atau investor yang boleh bertemu langsung dengan Prabowo, serta informasi apa saja yang bisa masuk ke meja kerja Presiden.
Ini adalah poin yang paling disoroti oleh para analis dalam laporan Bloomberg. Karena lingkaran dalam ini didominasi oleh anak muda yang dibesarkan dalam kultur loyalitas total kepada Prabowo. Banyak dari mereka yang berlatar belakang militer atau kader muda Gerindra, sehingga memunculkan kekhawatiran dari para pengamat ekonomi.
Bloomberg mencatat adanya risiko groupthink—sebuah kondisi di mana para penasihat muda ini cenderung selalu mengiyakan atau menghindari perdebatan keras dengan Prabowo. Akibatnya, kebijakan-kebijakan besar (seperti pembentukan Danantara atau perombakan aturan komoditas) sering kali diputuskan dengan cepat tanpa adanya evaluasi atau kritik balik yang matang dari dalam.
Bloomberg juga mengulas bagaimana kehadiran Teddy, yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, membawa struktur komando yang sangat ketat dan disiplin ke dalam birokrasi pemerintahan. Bagi sebagian investor, gaya ini dianggap efisien untuk eksekusi program.
Namun bagi pasar finansial secara umum, dominasi perwira muda yang mengontrol alur kebijakan sipil ini justru menambah ketidakpastian (uncertainty) karena keputusan sering kali diambil secara tertutup dan mendadak tanpa melalui konsultasi publik atau melibatkan menteri teknokrat secara luas.
Dalam penutup laporannya Bloomberg mengatakan gejolak yang dialami Rupiah dan pasar saham Indonesia bukan semata-mata karena faktor eksternal (seperti keperkasaan Dolar AS), melainkan akibat tingginya premi risiko dari dalam negeri (domestic policy shock) akibat gaya kepemimpinan Prabowo sendiri.
Bloomberg merangkumnya ke dalam satu kalimat: "Adanya benturan keras antara ambisi nasionalisme ekonomi Prabowo melawan realitas kebutuhan pasar bebas global". Kebijakan Prabowo seringkali dinilai berlawanan dengan logika pasar.
Laporan Bloomberg menyebutkan, pemerintahan baru sedang mencoba melakukan dua hal besar yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ingin memperketat kendali negara atas devisa ekspor (lewat Danantara) yang menakuti investor. Tetapi di sisi lain, membutuhkan modal asing dan investasi besar untuk mendanai program populisnya (seperti Makan Bergizi Gratis). Investor saat ini menyimpulkan bahwa skema ini belum memiliki kerangka institusional yang konkret.
Bloomberg juga menilai, selama tata kelola komunikasi kebijakan dari Istana masih disaring secara ketat oleh lingkaran penasihat yang minim kritik (groupthink) dan tidak melibatkan menteri teknokrat secara transparan, maka sentimen pasar terhadap Indonesia akan terus dihantui oleh ketidakpastian, seberapa sering pun pemerintah melakukan intervensi pasar atau perombakan kabinet.
MAR