MA Tambah Hukuman Eks Dirjen Anggaran di Kasus Jiwasraya Jadi 2 Tahun

JAKARTA, AFU.ID – Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Pidana penjara Isa naik dari satu tahun enam bulan menjadi dua tahun, sementara dendanya digandakan menjadi Rp200 juta.

Dalam amar putusan kasasi, MA menolak kasasi yang diajukan penuntut umum dan terdakwa, tetapi memperbaiki pidana. Isa juga dijatuhi denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, naik dari putusan sebelumnya sebesar Rp100 juta.

Majelis kasasi dipimpin Yanto dengan hakim anggota Anshori dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Putusan tersebut mengubah vonis Pengadilan Tinggi Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni pidana satu tahun enam bulan dan denda Rp100 juta.

Isa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008–2018. Ia dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara itu berkaitan dengan dugaan kerugian negara Rp90 miliar saat Isa menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK pada 2006–2012. Dalam dakwaan, Isa disebut menyetujui produk asuransi ketika kondisi keuangan Jiwasraya telah memburuk.

Jaksa menduga perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah mantan petinggi Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan. Perkara itu juga dikaitkan dengan dugaan keuntungan bagi Provident Capital Ltd. sebesar Rp50 miliar serta Best Meridian Insurance Company Rp40 miliar.

Vonis di tingkat pertama sebelumnya memicu banding dari jaksa dan Isa. Jaksa saat itu menilai hukuman satu tahun enam bulan tidak sebanding dengan tuntutan pidana empat tahun, sedangkan Isa juga mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut. Putusan kasasi MA menaikkan pidana badan enam bulan dan denda Rp100 juta dari vonis sebelumnya. Namun, hukuman itu tetap lebih rendah dibanding tuntutan penuntut umum di tingkat pertama. (RHU)