Anggota DPR Abdullah Desak Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Laporkan Balik Korban

AFU.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswi magang di BUMN Pagar Alam secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan guna mencegah terjadinya reviktimisasi atau serangan hukum balik terhadap korban.

"Penanganan kasus kekerasan seksual di Pagar Alam harus dibaca secara utuh agar penegakan hukum tidak menghasilkan reviktimisasi," ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026.

Pernyataan ini merespons sempat ditahannya korban berinisial RA (25) akibat laporan balik tersangka UB (35) terkait pelanggaran UU ITE. Namun, Polda Sumsel akhirnya menghentikan kasus ITE tersebut pada Rabu (8/4) karena tidak cukup bukti dan ponsel yang dipermasalahkan adalah aset operasional kantor.

Abdullah menilai, aparat seharusnya mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku sejak awal. Menurutnya, tindakan korban mengakses ponsel sering kali merupakan upaya terbatas untuk mencari bukti hukum di tengah posisi yang tertekan.

"Dalam perkara kekerasan seksual, konteks relasi kuasa tidak bisa dilepaskan dari penilaian proses pidana," tambah legislator Fraksi PKB tersebut.

Ia menekankan bahwa kasus ini menjadi tantangan dalam implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Komisi III DPR RI berencana mengevaluasi pola penanganan perkara serupa agar korban tidak justru menghadapi tekanan hukum tambahan saat mencari keadilan.

Saat ini, tersangka UB telah ditahan dan akan segera menjalani persidangan. Ia dijerat dengan pasal pencabulan dalam KUHP serta UU TPKS. Abdullah menegaskan dukungan penuhnya terhadap proses hukum tersebut sebagai bentuk komitmen zero tolerance terhadap kekerasan seksual. (fad/asw)