Rekonstruksi Kasus Daycare Little Aresha Digelar, Orang Tua Korban Tuntut Hukuman Berat

JAKARTA AFU.ID — Polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Selasa (9/6/2026). Proses rekonstruksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB melibatkan penyidik serta tim Inafis Polresta Yogyakarta. Para tersangka dihadirkan untuk memperagakan sejumlah adegan. Rekonstruksi juga disaksikan langsung oleh orang tua para korban.

Salah satu orang tua korban, Ismanto, mengatakan rekonstruksi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara sekaligus memberi gambaran kepada keluarga korban mengenai perlakuan yang dialami anak-anak mereka saat berada di tempat penitipan tersebut.

Menurutnya, melalui proses tersebut para orang tua dapat melihat secara langsung bagaimana dugaan kekerasan dilakukan oleh para tersangka terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut. "Kami berharap para tersangka yang sudah dihadirkan dalam rekonstruksi ini dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai perbuatannya," kata Ismanto.

Ia menuturkan hingga saat ini anak-anak korban masih menjalani pendampingan psikologis akibat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Proses pemulihan dilakukan karena sebagian korban masih mengalami perubahan perilaku maupun kondisi emosional.

Selain menuntut keadilan bagi para korban, pihak keluarga juga berharap penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Saat ini Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Namun, menurut para orang tua korban, masih terdapat sejumlah pihak lain yang diduga turut terlibat dan hingga kini berstatus wajib lapor.

"Kami berharap pihak-pihak lain yang ikut melakukan kekerasan juga diproses hukum karena bagaimanapun mereka turut menjadi pelaku," ujarnya.

Ismanto menilai perlakuan yang diterima anak-anak, termasuk dugaan tindakan mengikat korban selama berada di daycare, meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga. Karena itu, para orang tua berharap seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil. (ANT/RAI)