JAKARTA, AFU.ID — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, membuka peluang penambahan kategori baru dalam 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis. Kebijakan ini tengah dikaji sebagai bagian dari penguatan sistem subsidi transportasi.
Menurut Pramono, penambahan golongan gratis bertujuan menciptakan skema subsidi silang yang lebih adil. Kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap akan mendapatkan layanan gratis, sementara pengguna yang dianggap mampu diharapkan membayar tarif lebih tinggi.
“Supaya subsidi silangnya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu gratis, bagi yang mampu bayarnya lebih tinggi sedikit,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengevaluasi skema tarif Transjabodetabek. Pramono menegaskan tidak semua rute akan mengalami penyesuaian harga seperti yang beredar di publik.
Ia membantah kabar yang menyebut adanya kenaikan tarif secara menyeluruh hingga Rp10 ribu–Rp15 ribu. “Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu,” kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, penyesuaian hanya berlaku pada rute-rute tertentu berdasarkan kajian jarak dan kebutuhan layanan. Salah satu rute yang berpotensi disesuaikan adalah Blok M–Bandara Soekarno-Hatta, meski besaran tarifnya belum ditetapkan secara final.
Pramono menegaskan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tidak menimbulkan beban tambahan maupun mendorong warga kembali menggunakan kendaraan pribadi. Ia juga menyebut Pemprov DKI akan menambah armada Transjabodetabek untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengguna transportasi umum.
“Sekali lagi, bagi saya, yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek,” ungkap Pramono.
Saat ini, konektivitas transportasi publik di Jakarta telah mencapai 93 persen, namun tingkat penggunaannya masih berada di bawah 30 persen. Kondisi ini menjadi salah satu fokus peningkatan layanan. Pramono berharap perluasan layanan dan penyesuaian kebijakan transportasi dapat mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum. (ANT/RAI)
