Hakim Sebut Nadiem Menempatkan Jurist Tan dan Fiona di Luar Kewenangan Sejak Belum Jadi Menteri

JAKARTA, AFU.ID — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan dua staf khusus eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Jurist Tan dan Fiona Handayani, terbukti melampaui kewenangan normatif jabatannya selama menjabat. Pernyataan ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Hakim Purwanto menegaskan, fakta tersebut terungkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan sepanjang persidangan. Berdasarkan fakta itu, majelis menilai Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri dengan menempatkan keduanya pada posisi yang jauh melampaui batas kewenangan stafsus secara normatif. "Saudari Jurist Tan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya," kata Purwanto di ruang sidang.

Hakim menjelaskan, berdasarkan aturan organisasi kementerian negara, posisi staf khusus secara normatif hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dalam bidang tertentu. Stafsus tidak memiliki kewenangan operasional atas jajaran eselon I dan eselon II, dan sama sekali tidak berwenang merumuskan maupun memutuskan kebijakan.

Lebih lanjut, penyimpangan posisi yang menjadi sorotan utama majelis dinilai bukan sebuah kebetulan. Hakim menegaskan penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangannya itu dirancang secara sistematis, bahkan sejak sebelum Nadiem dilantik sebagai menteri.

Tak hanya soal stafsus, majelis hakim juga menyoroti penyalahgunaan wewenang lain oleh Nadiem, yakni saat menempatkan seorang konsultan teknologi sebagai pimpinan tim teknologi di bawah pusat data dan informasi kementerian. Hakim mencatat, Ibrahim Arief sosok sama sekali tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), namun diberikan peran yang sangat substansial dalam perumusan kajian teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi di kementerian.

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, Nadiem juga dituntut uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun, yang jika tidak dibayar maka terancam hukuman tambahan 9 tahun penjara. Jaksa menilai perbuatan Nadiem tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pendidikan nasional.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menyebut perbuatan Nadiem tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dinilai menghambat upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Jaksa juga menyoroti Nadiem mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan menengah demi keuntungan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai 2022. Sehingga menurut JPU, membuat harta kekayaan Nadiem mengalami peningkatan tidak seimbang dengan penghasilan sah senilai Rp4,871 triliun. (NAD)