Keterangan Kadis Pati Berbeda dengan BAP, Jaksa Siapkan Penyidik di Sidang Sudewo

JAKARTA, AFU.ID — Kesaksian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Tri Hariyama, menjadi sorotan dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Pati, Sudewo. Di persidangan, Tri membantah pernah mendapat perintah dari Sudewo untuk meniadakan seleksi pengisian perangkat desa pada 2025.

Tri menyampaikan keterangan tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (8/7/2026). Ia mengatakan tidak dilaksanakannya pengisian perangkat desa pada 2025 merupakan keputusan internal tim di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. “Pengajuan pengisian perangkat desa 2025 tidak ditindaklanjuti karena tidak ada izin dari bupati,” kata Tri.

Namun, Tri juga mengakui bahwa usulan pengisian perangkat desa tidak pernah sampai ke meja Sudewo. Menurutnya, keputusan untuk tidak melanjutkan pengisian jabatan tersebut diambil oleh tim dinas. “Pengajuan tidak pernah sampai meja bupati, itu keputusan tim,” ujarnya.

Keterangan ini menjadi penting karena berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP) serta kesaksian pejabat lain di persidangan. Dalam BAP, Tri disebut menyatakan mendapat perintah dari Sudewo untuk tidak menggelar pengisian perangkat desa pada 2025. Padahal, saat itu terdapat sekitar 660 jabatan perangkat desa yang kosong.

Perbedaan juga muncul dari kesaksian Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermades Pati, Eko Muji Santoso. Eko mengaku mendapat informasi dari Tri bahwa peniadaan pengisian perangkat desa merupakan perintah Sudewo. Menyikapi perbedaan keterangan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan akan menghadirkan penyidik yang memeriksa Tri.

Tri menjelaskan keputusan dinas saat itu turut dipengaruhi masukan Penjabat Bupati Pati, Sudjarwanto. Menurutnya, Sudjarwanto meminta agar proses pengisian perangkat desa dilakukan secara hati-hati karena masih berada dalam masa transisi pemerintahan.

Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai sekitar Rp3,8 miliar. Selain itu, ia juga didakwa menerima Rp2,4 miliar terkait proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada periode 2025–2026.

Dengan munculnya perbedaan keterangan saksi, persidangan kini mengarah pada pembuktian siapa yang sebenarnya mengambil keputusan terkait pengisian perangkat desa. Jaksa akan menguji kembali keterangan Tri melalui penyidik untuk memastikan apakah pernyataan di persidangan berbeda dari keterangan dalam BAP. (RHU)