AFU.ID, JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah yang secara fiskal terlihat “merugikan”, tapi secara politik-ekonomi justru strategis: bea masuk suku cadang pesawat dipangkas menjadi nol persen.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Airlangga Hartarto di tengah tekanan berat industri penerbangan. Harga avtur melonjak, biaya operasional maskapai membengkak, dan ujungnya—yang paling cepat terasa—harga tiket mulai menjauh dari jangkauan publik.
Negara tahu titik rawannya di mana: perawatan pesawat.
Suku cadang bukan sekadar komponen teknis, tapi jantung biaya Maintenance, Repair, and Operations (MRO). Ketika bea masuk masih dikenakan, biaya itu ikut menumpuk—dan akhirnya ditransfer ke penumpang.
Di sinilah logika kebijakan diuji. Pemerintah memilih mengorbankan potensi penerimaan sekitar Rp500 miliar per tahun, demi menahan efek domino yang lebih besar: tiket mahal, mobilitas turun, ekonomi ikut melambat.
“Ini untuk menurunkan biaya operasional maskapai,” kata Airlangga.
Tapi cerita ini tidak berhenti di maskapai. Pemerintah sedang memainkan efek berantai.
Dengan biaya MRO yang lebih rendah, industri perawatan pesawat dalam negeri diproyeksikan ikut terdongkrak. Aktivitas ekonomi diperkirakan meningkat, kontribusi ke PDB naik, dan lapangan kerja baru terbuka—sekitar 1.000 langsung dan hingga 3.000 tidak langsung.
Artinya, negara tidak sekadar “kehilangan uang”, tapi sedang menggeser titik tekan: dari penerimaan jangka pendek ke efek ekonomi jangka menengah.
Di sisi lain, Dudy Purwagandhi melihat ini sebagai upaya menjaga keseimbangan. Industri tidak boleh kolaps, tapi masyarakat juga tidak boleh dikorbankan oleh harga tiket yang melambung.
Kebijakan ini, kalau dibaca lebih dalam, adalah kompromi khas situasi krisis: ketika pemerintah tidak bisa sepenuhnya menahan kenaikan biaya global, tapi juga tidak mau membiarkan beban itu jatuh sepenuhnya ke publik.
Akhirnya, pertanyaannya bukan lagi “berapa negara rugi”, tapi “berapa besar ekonomi bisa diselamatkan”.
Dan kali ini, pemerintah memilih bertaruh di sana. (*)
