AFU.ID, JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menanggapi permintaan seorang siswa di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Sebagai informasi, Muhammad Rafif Arsya Maulidi yang merupakan siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Miftahul Falah Kudus meminta anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) miliknya dialihkan untuk membantu kesejahteraan guru.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah lantas menegaskan bahwa keputusan mengenai pengalihan alokasi anggaran program MBG merupakan domain sepenuhnya dari pihak eksekutif atau pemerintah.
“Pada aspek pelaksanaan program, hal tersebut merupakan domain pemerintah, kewenangannya tentu bukan di DPR lagi,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026.
Legislator asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun tak ingin berkomentar lebih jauh mengenai mekanisme teknis pengalihan anggaran.
“Monggo (silakan, red) pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik,” tutur Said Abdullah.
Sebelumnya, Banggar DPR RI menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun.
Dalam pertemuan tersebut, Said Abdullah memberikan sejumlah catatan terkait kualitas infrastruktur pendukung.
Kendati mengapresiasi berdirinya 26 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ia menyoroti adanya dapur yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Namun, Kepala BGN memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan aspek-aspek penegakan tata kelola,” ujar Ketua Banggar DPR RI.
“Bahkan, Kepala BGN menyampaikan bahwa banyak titik koordinat (SPPG, red) yang dicabut kembali, kemudian ada yang di-suspend karena tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur, red),” tambahnya.
Selain itu, Said Abdullah mendukung langkah BGN melakukan penghematan anggaran sebesar Rp20 triliun melalui penyesuaian jadwal pelaksanaan program menjadi lima hari sekolah.
Ia menilai, langkah tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara.
Sebagai informasi, Muhammad Rafif Arsya Maulidi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang menolak menerima manfaat program MBG.
Rafif bahkan meminta alokasi nilai manfaat yang perkiraannya mencapai Rp6,76 juta hingga lulus diberikan kepada gurunya.
Ia miris melihat kondisi ekonomi sejumlah pengajarnya yang dianggap belum sejahtera meskipun memiliki dedikasi tinggi.
“Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” paparnya pada Kamis, 2 April 2026 lalu. (Fad/Adr)
