AFU.ID, JAKARTA - Di tengah riuh isu fiskal yang simpang siur, Purbaya Yudhi Sadewa memilih membuka angka—bukan opini. Posisi kas negara, katanya, masih jauh dari kata kritis.
Saat ini, saldo pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia berada di kisaran Rp120 triliun. Sementara jika ditarik lebih luas, total bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah mencapai Rp420 triliun.
Angka ini penting, bukan sekadar statistik. Ia adalah penegasan bahwa narasi “kas negara menipis” tidak berdiri di atas data.
Purbaya menjelaskan, pengelolaan kas negara tidak statis. Dari total Rp420 triliun, sekitar Rp300 triliun telah digerakkan ke sistem perbankan—khususnya bank Himbara dan daerah—untuk menjaga likuiditas dan mendorong ekonomi tetap berdenyut.
“Masih uang saya itu,” katanya, menegaskan bahwa dana yang beredar di perbankan tetap bagian dari kendali fiskal pemerintah.
Di titik ini, pemerintah memainkan dua kaki sekaligus: menjaga stabilitas anggaran, sambil memastikan uang tetap berputar di pasar.
Soal defisit, pemerintah mengklaim tetap berada dalam jalur aman. Outlook APBN diproyeksikan di kisaran 2,9 persen—masih di bawah ambang batas psikologis 3 persen. Angka ini bukan kebetulan, melainkan hasil simulasi berlapis terhadap berbagai skenario, termasuk jika harga minyak dunia menyentuh 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.
Bahkan untuk skenario ekstrem—minyak di level 150 dolar AS—pemerintah mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai tameng.
Di sisi moneter, indikator juga menunjukkan denyut ekonomi yang belum padam. Pertumbuhan uang inti (M0) di level 19 persen diproyeksikan mendorong kredit perbankan menembus 22 persen. Artinya, aktivitas ekonomi riil masih bergerak.
Namun pemerintah tidak hanya bertahan—mereka juga berburu tambahan napas. Sektor komoditas kini dibidik sebagai sumber “durian runtuh” baru, melalui penyesuaian skema royalti dan bea keluar.
Logikanya sederhana: saat harga global naik, negara tidak boleh hanya jadi penonton.
Di tengah tekanan geopolitik dan fluktuasi energi, pesan pemerintah ingin jelas—APBN bukan sekadar angka yang bertahan, tapi alat yang terus diatur ritmenya.
Dan untuk saat ini, ritme itu masih stabil. (*)
