AFU.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi pengadaan 21.000 unit sepeda motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Neng Eem menegaskan bahwa keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami alasan rasional di balik keputusan tersebut, terutama terkait asal-usul pengadaan dan sumber anggarannya.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas,” ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis, Jumat 10 April 2026.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengingatkan bahwa pengawasan publik sangat krusial mengingat anggaran program MBG yang bernilai fantastis. Menurutnya, perencanaan yang matang dan terbuka dapat mencegah timbulnya polemik serta menjaga kredibilitas program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik,” tutur legislator asal Jawa Barat tersebut.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan puluhan ribu motor tersebut menggunakan anggaran tahun 2025. Kendaraan roda dua itu nantinya akan didistribusikan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
Dadan mengklaim pihaknya mendapatkan harga yang kompetitif dalam pengadaan ini. Ia menyebutkan harga satu unit motor listrik tersebut sebesar Rp 42 juta, lebih rendah dari harga pasar yang mencapai Rp 52 juta.
Guna mendalami duduk perkara pengadaan ini, Komisi IX DPR RI telah menjadwalkan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional pada Senin pekan depan. Langkah ini diambil setelah pengadaan motor listrik tersebut menuai kritik publik di tengah instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat. (fad/asw)
