JAKARTA, AFU.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politiknya dengan narasi ekspansi besar-besaran menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Kendati gagal menembus parliamentary threshold (ambang batas parlemen) saat pesta demokrasi sebelumnya, partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep ini gencar mengklaim adanya ‘bedol desa’ kader dari partai lain.
Hanya saja, klaim tersebut menuai sikap skeptis terhadap kubu mawar.
Banyak pihak menilai narasi ‘kebanjiran kader’ tersebut lebih bersifat kosmetik politik untuk menutupi urgensi verifikasi faktual 2027 yang kian menghimpit, ketimbang sebuah realitas pergeseran kekuatan politik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat ada motif tertentu di balik klaim PSI tersebut.
“Pertama, ingin show off (pamer, red) ke publik bahwa PSI diminati kader partai lain, terutama setelah menjadikan Jokowi ‘imam besar’ politiknya,” ungkap Adi Prayitno kepada AFU.ID pada Minggu, (19/4/2026).
Menurutnya, narasi yang elite PSI bangun tersebut bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa partai mawar mempunyai daya pikat luas di mata masyarakat luas maupun elite politik lainnya.
“PSI ingin kasih pesan bahwa mereka adalah partai yang mulai digandrungi banyak orang,” tutur Adi Prayitno.
Ia lantas memberikan catatan kritis bahwa perpindahan tokoh antar-partai sebenarnya bukan hal yang luar biasa dalam dinamika politik di Indonesia.
“Padahal, pindah dari satu partai ke partai yang lain di negara ini perkara biasa dalam politik kita,” ujar Adi Prayitno.
Klaim Partai ‘Super Terbuka’ dan Tanpa Dinasti
Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam acara Konsinyering PSI di Jakarta Barat pada Minggu pekan lalu, (12/4/2026), menyampaikan bahwa partainya terus mengalami lonjakan anggota baru.
“Banyak yang terus bergabung, masalahnya itu jadi angkanya terus bergerak,” klaim Grace Natalie.
Menariknya, di tengah sorotan publik terhadap kepemimpinan Kaesang Pengarep yang merupakan putra mantan Presiden Jokowi, Ia secara defensif menekankan bahwa PSI bukanlah partai keluarga.
“PSI adalah partai super terbuka, di mana semua orang diterima, semua orang adalah pemegang saham,” paparnya.
“Partai ini bukan partai keluarga, bukan partai sekelompok orang segelintir orang saja,” sambung Grace Natalie.
Badai kritik pun muncul terkait pernyataan tersebut, jika memang benar PSI bukan ‘partai keluarga’, publik tentu akan terus menguji sejauh mana demokratisasi internal terjadi tanpa bayang-bayang patronase figur besar.
Target Ambisius Kaesang di Tengah Realitas Organisasi
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mematok target tinggi dengan menginstruksikan penyelesaian struktur hingga tingkat desa pada akhir 2026.
Target tersebut tergolong sangat agresif, mengingat banyak partai besar yang mapan pun masih kesulitan menjaga napas organisasi di level akar rumput secara konsisten.
“Kalau bisa akhir tahun ini sudah selesai semua sampai tingkat desa, supaya nanti di 2029, kita tinggal siap perang saja,” ucap Kaesang Pangarep.
Ia pun mengakui adanya perbaikan signifikan dalam struktural sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSI.
“Buat saya, ini adalah suatu pencapaian yang sangat-sangat sangat baik, karena ketika pertama kali saya memimpin partai ini semuanya kan masih kosong,” katanya.
“Bahkan, DPD (Dewan Pimpinan Daerah, red) pun masih banyak yang kosong, tapi alhamdulillah sekarang sudah punya perwakilan di kecamatan dan ada sudah ada 5.000 lebih,” tambahnya.
Akan tetapi, Kaesang Pangarep tetap memperingatkan kadernya agar tak terlena dengan euforia 2029 sebelum melewati lubang jarum verifikasi.
“Tapi jangan lupa ya, sebelum nanti kita siap perang di 2029, 2027 kita siap dulu untuk verifikasi,” urainya.
Urgensi verifikasi tersebut lah yang menurut Adi Prayitno menjadi alasan mengapa PSI sangat gencar melakukan klaim keberhasilan, demi menjaga mentalitas para pejuang partai di daerah.
“Kedua, untuk memberi semangat ke kader internal PSI untuk gaspol persiapan menghadapi Pemilu 2029,” jelasnya.
“Dan tentu saja momen terdekat persiapan untuk hadapi verifikasi partai peserta pemilu di 2027,” pungkas Adi Prayitno. (ADR/FAD)
