Dituduh Jadi Dalang Rentetan Laporan Terhadap JK, PSI Pastikan Jokowi Tak Terlibat Urusan Rismon dan Gamki

JAKARTA, AFU.ID — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla secara terang-terangan membongkar sejarah perannya dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden pada Minggu, 19 April 2026. Hal tersebut ia sampaikan di tengah bergulirnya polemik dugaan penistaan agama dan laporannya terhadap Rismon Sianipar terkait dugaan pemerasan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu merasa perlu membuka fakta sejarah tersebut, sebagai respons atas narasi pendukung petahana yang kerap menudingnya tidak tahu balas budi. Ia menegaskan, kesuksesan Jokowi menuju kursi DKI 1 hingga memenangkan Pilpres tidak terlepas dari perannya di masa lalu.

"Kasih tahu semua itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Tanpa gubernur mana bisa jadi presiden, saya yang bawa dia ke Jakarta," ujar Jusuf Kalla di Jakarta.

Ia mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kala itu bahkan menolak menandatangani pencalonan presiden jika Jokowi tidak didampingi oleh dirinya.

"Ibu Mega bilang, saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf wakilnya. Karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbing lagi," tambahnya.

Di tengah memanasnya polemik tersebut, JK menduga rentetan laporan kepolisian terhadap dirinya belakangan ini muncul sebagai bentuk pengalihan isu. Ia baru saja mempolisikan warga bernama Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri lantaran menolak memberikan uang terkait kemunculan isu ijazah presiden.

"Si Rismon itu mau ketemu saya, saya tidak terima. Lalu dia kirim pesan minta uang Rp5 miliar ke teman saya. Ini murni fitnah dan pengalihan isu, makanya saya laporkan dia ke Bareskrim," tegas Jusuf Kalla.

Membenarkan memanasnya situasi tersebut, Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menyebut JK terpaksa bernada tinggi dan membuka fakta sejarah akibat rentetan serangan politik. Selama ini, banyak tuduhan yang seolah-olah memutarbalikkan fakta, bahwa JK yang berutang budi kepada Jokowi.

"Kenapa dalam nada tinggi, karena pendukung Jokowi sering menarasikan JK tidak tahu balas budi padahal sudah diangkat jadi Wapres oleh Jokowi," jelas Husain.

Ia kembali mengingatkan publik sosok yang menetapkan formasi pencalonan presiden pada Pemilu 2014 adalah Megawati Soekarnoputri secara langsung, bukan kehendak mutlak dari Jokowi.

"Catatan pentingnya di sini, bukan Jokowi yang menetapkan JK sebagai pasangannya melainkan langsung atas permintaan Ibu Mega kepada JK agar mendampingi Jokowi," terangnya.

Husain juga menilai, JK sama sekali tidak memiliki utang budi, melainkan justru menjadi kunci utama penentu kemenangan elektoral. Ia meyakini elektabilitas Jokowi saat itu tidak akan cukup kuat tanpa sokongan koalisi dari JK.

"Bahkan andai Jokowi yang diusung PDIP tidak berpasangan dengan Pak JK, belum tentu bisa mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung koalisi besar," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan klaim sepihak tersebut dan menilainya sebagai pernyataan yang dilontarkan secara reaktif.

"Masing-masing punya kontribusi, tapi tidak juga tepat kalau kemudian Pak JK sebagai orang tua saya mengklaim dirinya bahwa dialah yang kemudian membuat Jokowi bisa menang kan? Itu terlalu emosional menurut saya," sebut Ahmad Ali.

Ia mengingatkan, kemenangan pada Pemilihan Presiden 2014 adalah hasil kerja keras yang panjang. Keberhasilan tersebut diraih melalui kolaborasi banyak elemen pemenangan, bukan bertumpu pada kehebatan satu individu semata.

"Karena kerja itu kerja berpasangan kan? Jadi kerja kolektif antara pasangan calon dan tim sukses dan partai politik," paparnya.

Menjawab rentetan dugaan politisasi dan pengalihan isu, Ahmad Ali menepis keras kecurigaan bahwa laporan polisi terhadap JK sengaja didalangi oleh kubu Jokowi maupun partainya.

"Saya bisa pastikan seribu persen Pak Jokowi tidak terlibat di urusan ini. Saya pastikan seribu persen bahwa PSI tidak menjadi bagian daripada urusan ini," pungkasnya. (nad/asw)