JAKARTA, AFU.ID - Jagat media sosial memang tak pernah sepi dari berbagai isu. Terbaru, unggahan dari laman Project Multatuli--sebuah organisasi jurnalisme nirlaba independen di Indonesia--merilis laporan soal bagaimana Istana Negara mencoba mengontrol media. Istilah "Dead Press Society" -plesetan dari film terkenal "Dead Poets Society"-- mencuat dari judul laporan Project Multatuli sendiri yang bertajuk: "Dead Press Society: Saat Hari-Hari Kembali Penuh Omong Kosong".
Seri pertama laporan ini menceritakan bagaimana saat Prabowo teripilih menjadi Presiden, banyak jurnalis dan redaksi melihat potensi memburuknya kebebasan pers. Laporan tersebut di awal mencerita teror pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo Christy Rosana, yang dikaitkan dengan serangkaian isu-isu kritis yang dibahas di siniar "Bocor Alus".
Dari peristiwa itu, ketika akhirnya Prabowo terpilih, media mulai ancang-ancang untuk bersiap-siap menghadapi berbagai tekanan dari Istana. Laporan itu menulis, di salah satu media besar, arahan pemimpin redaksi berbunyi: "Kita sudah harus tahu dia (Prabowo) enggak suka sama kita... Kita harus bikin bagaimana caranya dia enggak tambah marah sama kita... istilahnya jagain mood-nya pemerintah... Karena kita juga masih tergantung sama dia, pemerintah yang sekarang berkuasa," demikian dikutip Project Multatuli.
Di tingkat yang lebih tinggi, tulis laporan tersebut, keputusan bahkan diambil secara korporatif oleh pemilik mediam sebagaimana dijelaskan narasumber lain: "Kita dukung pemerintah dulu, kita jagain, sambil melihat arahnya ke mana. Yang penting ekonominya nggak turun drastis," demikian tulis laporan tersebut.
Laporan tersebut juga mengungkapkan, di saat yang sama, wartawan mulai mencari perlindungan kolektif dengan bergabung ke organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Lonjakan jumlah pendaftar setelah pemilu menunjukkan bahwa rasa tidak aman dirasakan langsung oleh para pekerja media.
Data juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, kekerasan terhadap jurnalis melonjak menjadi 89 kasus dari 73 kasus di tahun 2024. Kasus-kasus ini didominasi kasus kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, kemudian 29 kasus serangan digital dan 22 kasus teror serta intimidasi. "Ironisnya sebagian besar kasus tak pernah dituntaskan secara hukum," tulis Project Multatuli.
Dalam riset ini, Project Multatuli mewawancarai 70 pekerja dan eks pekerja dari 37 organisasi pers berbeda sejak Desember 2025. Mayoritas responden hanya mau bicara secara anonim. Ada beragam bentuk tekanan yang dihadapi wartawan di antaranya, hanya akses liputan makin dibatasi (hanya media "jinak" yang diundang), narasumber semakin tertutup, enggan mengkritik rezim, ada pejabat yang rutin menghubungi pemimpin redaksi, protes, hingga minta berita diturunkan (take down), kemudian ada ancaman diarahkan ke kelangsungan bisnis media.
Laporan kedua, dari Project Multatuli juga membahas bagaimana peran Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya yang berperan sebagai pengendali arus utama narasi Istana. Salah satunya adalah contoh yang dialami media yang meliput bencana banjir bandang di Sumatera Desember 2025.
Sang jurnalis yang melaporkan belum adanya bantuan pemerintah yang datang bahkan di pusat kota, tak lama setelah menurunkan laporan itu diminta koordinator liputan mencari lokasi yang sudah dijangkau pemerintah. Tetapi sang reporter memang tidak menemukannya. Maka dia diberi "peringatan" oleh atasannya: "Next jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk ya. Cerita soal dampaknya aja, jangan kasih tahu kalau misalnya bantuan belum masuk".
hal yang sama dialami seorang jurnalis televisi lainnya. Project Multatuli mengungkapkan, ada pejabat BNPB di Aceh yang membatalkan wawancaranya sambil dia meminta jurnalis memberitakan yang baik-baik saja, seperti optimisme masyarakat, kerja-kerja petugas, demikian pinta si pejabat.
Nah, si jurnalis yang melihat fakta penanganan bencana memang masih karut-marut, kemudian melakukan siaran langsung dna menumpahkan semua fakta yang ada. Pejabat di Jakarta, tulis Project Multatuli, menyaksikan siaran itu termasuk Seskab Teddy. Tak lama, Teddy menghubungi pemilik media tempat si jurnalis bekerja dan meminta pemimpin redaksi media tersebut diganti.
Laporan itu juga mengungkapkan bagaimana Teddy di ruang pers Istana, menyatakan ketidaksukaannya dengan cara kerja salah satu wartawan CNN Indonesia TV yang menangis saat siaran langsung. Ia bilang kalau wartawan menemukan masalah penanganan bencana lebih baik sampaikan langsung ke dirinya atau pejabat terkait.
masih cerita soal CNN, pada 27 September 2025, di Halim Perdanakusuma, seorang jurnalis CNN bertanya kepada Prabowo soal kasus keracunan makanan MBG. Prabowo kabarnya tidak senang dengan pertanyaan si jurnalis yang bertanya apakah ada instruksi khusus dari Prabowo ke BGN terkait isu keracunan makanan MBG. Malamnya, seorang petugas Biro Pers menyambangi kantor CNN Indonesia dan mengambil jartu identitas wartawan istana milik si jurnalis.
Esoknya kasus ini viral dan pihak Biro pers istana pun mengklarifikasi. "Kami memastikan kejadian ini tidak akan terulang kembali," kata Yusuf Permana dari Biro Pers Istana. Dalam laporan itu, Project Multatuli mengatakan, wajar jika saat ini swasensor semakin marak terjadi, terlebih ketika ada politikus di lingkar istana yang disebut cukup agresif mengambil alih kepemilikan sejumlah media besar.
Laporan Project Multatuli ini masih sejalan dengan survei yang diluncurkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hasil survei menunjukkan, mayoritas (53%) publik menilai masyarakat saat ini takut berbicara mengenai politik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka ketakutan ini meningkat dibandingkan temuan pada Oktober 2024 yang berada di angka 51 persen.
Temuan SMRC tersebut mengemuka berdasarkan sejumlah indikator dan respons publik. Pertama, tingginya angka ketakutan tersebut dinilai berkaitan dengan persepsi publik bahwa pemerintah semakin sering mengabaikan konstitusi dan adanya kekhawatiran terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat.
Kedua, naiknya tingkat ketakutan ini sejalan dengan penilaian lembaga internasional Varieties of Democracy (V-Dem) yang mengindikasikan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan saat ini.
Terkait temuan survei ini, pihak Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis adanya isu intimidasi atau pembatasan kebebasan berekspresi. Pemerintah menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat dan sangat terbuka terhadap kritik dari masyarakat.
Survei SMRC mengungkapkan, rasa takut masyarakat ini linear dengan kekhawatiran masyarakat terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Mayoritas responden menilai adanya peningkatan risiko tersangkut masalah hukum jika menyuarakan kritik atau pandangan politik yang berseberangan dengan pemerintah.
Sampai laporan ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana. Namun, dalam perayaan Ulang Tahun ke-27 Rakyat Merdeka pada Rabu (22/4/2026) lalu, Muhammad Qodari yang masih menjabat di Kantor Staf Presiden pernah mengungkapkan, dirinya menaruh harapan agar media arus utama terus konsisten menyajikan jurnalisme yang berkualitas. Ia mendorong media untuk menyuguhkan informasi yang positif dan optimistis kepada publik.
Menurut Qodari, sajian berita yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memupuk semangat kebangsaan. Hal ini pada gilirannya diyakini akan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia. "Di era digital di mana informasi dan berita tersebar dengan sangat cepat, tantangan media massa ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu, kehadiran media yang kredibel, yang menjunjung tinggi ketepatan data dan fakta, menjadi sangat krusial sebagai penjernih informasi bagi masyarakat," demikian kata Qodari seperti dikutip Rakyat Merdeka.
Selaku Kepala Bakom, di laman Instagram Indonesia.go.id, menekankan pentingnya akurasi di era digital. Pemerintah berargumen bahwa penataan alur informasi ini dilakukan agar tidak terjadi distorsi informasi atau manipulasi konten (seperti hoaks berbasis AI atau potongan video pendek di medsos yang kerap menyerang pejabat negara).
Sementara itu, menanggapi survei SMRC, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah isu yang menyebut ada intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat yang ingin berbicara politik atau memberikan kritik kepada pemerintah. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto secara aktif meminta masukan dari berbagai pihak.
"Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, 'kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain'," kata Dudung dikutip dari siaran persnya, Kamis (14/5/2026).
Dia meminta masyarakat tidak memelintir situasi dan membuat narasi seolah-olah pemerintah menolak masukan atau tidak mau dikoreksi. Dudung menilai kritik, kebencian, hingga fitnah di ruang publik dan media sosial selalu ada dalam kehidupan berdemokrasi.
"Gus Dur (Presiden keempat RI) pernah menyampaikan bahwa sebenar apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun yang kamu kerjakan, pasti ada kebencian orang lain," tuturnya.
Dudung memastikan bahwa hingga kini tidak ada ancaman atau tekanan bagi pihak yang menyampaikan koreksi kepada pemerintah. "Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu," tegas Dudung.
Terkait program pemerintah seperti MBG, Dudung mengatakan, program-program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membawa perubahan yang signifikan. Terkait adanya kekurangan pada pelaksanaan program baru seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), Dudung mengibaratkannya seperti proses alamiah.
"Saya berharap media pun punya jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara," ujar pungkas Dudung.
MAR
