Sidang Perdana Tipikor, Wali Kota Madiun Maidi Didakwa Terima Gratifikasi dan Pemerasan Rp10 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, didakwa menerima gratifikasi sekaligus melakukan pemerasan dalam sidang perdana kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026). Sidang tersebut turut menghadirkan dua terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara pengelolaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Toni Franky, menyampaikan terdapat dua berkas dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tersebut di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ernawati. Ia menjelaskan masing-masing dakwaan memiliki konstruksi perkara yang berbeda namun saling berkaitan dengan peran para terdakwa.

“Ada dua dakwaan yang disampaikan yakni berkas dakwaan dengan terdakwa Maidi dan Rochim Ruhdiyanto (proyek TPA Winongo), serta berkas dakwaan atas nama Maidi dan Thariq Megah,” kata Toni.

Dalam persidangan itu, Maidi hadir bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, serta Direktur CV Sekar Arum, Rochim Ruhdiyanto, yang seluruhnya duduk sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.

JPU KPK mengungkapkan salah satu dakwaan berkaitan dengan penerimaan uang dalam proses perizinan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang disebut melibatkan skema dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana tersebut diterima melalui perantara sebelum akhirnya mengalir kepada Maidi dengan total sekitar Rp1,7 miliar.

Selain itu, dakwaan kedua menyangkut penerimaan komitmen fee dari proyek di lingkungan Dinas PUPR Kota Madiun yang diatur oleh Thariq Megah selaku kepala dinas. Dalam perkara tersebut, Maidi menerima aliran dana dengan nilai mencapai sekitar Rp9 miliar untuk kepentingan tertentu.

Kedua dakwaan tersebut disusun secara alternatif dengan penerapan pasal berbeda, yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor dan/atau Pasal 606 ayat (2) KUHP baru terkait suap dalam proyek TPA Winongo.

Sementara untuk dakwaan gratifikasi, para terdakwa dijerat Pasal 12B Undang-Undang Tipikor jo Pasal 20 jo Pasal 21 KUHP dalam kaitannya dengan penerimaan komitmen fee dari proyek di lingkungan Dinas PUPR. JPU menegaskan seluruh rangkaian perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan penyimpangan dalam proses perizinan serta pengelolaan proyek di daerah tersebut. “Ancaman hukumannya, ya minimal empat tahun, maksimal 20 tahun,” kata Toni

Sementara itu, pihak penasihat hukum Maidi menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa dalam (ANT/RAI)