JAKARTA, AFU.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Keuangan China Lan Fo’an di Beijing untuk membahas penguatan akses pembiayaan bagi Indonesia sekaligus memperluas kerja sama keuangan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun hingga kini pemerintah belum menjelaskan berapa nilai dana yang dijajaki, skema pembiayaannya, maupun sektor yang akan menjadi sasaran pendanaan.
Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat hubungan ekonomi dengan China di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya diversifikasi sumber pendanaan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar keuangan berbasis dolar.
Purbaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan pembiayaan negara dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut dia, kunjungan ke Beijing merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah disiapkan pemerintah.
“Ini adalah bagian dari perencanaan yang telah disusun jauh sebelumnya. Pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan secara terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Hal itu, menurut dia, terlihat dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang masih dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.
“Kami datang ke Beijing karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri,” katanya.
Ia menilai kepercayaan investor terhadap Indonesia masih tinggi meski situasi ekonomi global belum sepenuhnya stabil.
“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan,” ujarnya.
Di tengah dominasi dolar dalam transaksi dan pembiayaan internasional, kerja sama dengan China dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas pilihan sumber dana dan instrumen keuangan. Diversifikasi tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gejolak nilai tukar serta ketergantungan pada satu mata uang dalam pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan apakah pembiayaan yang dibahas akan berbentuk pinjaman, investasi, pembelian surat utang negara, penggunaan mata uang lokal, atau skema kerja sama lainnya. Kejelasan mengenai bentuk dan biaya pembiayaan menjadi penting karena akan memengaruhi risiko fiskal dan beban keuangan negara di masa depan.
Pemerintah juga belum memerinci sektor yang akan memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut. Padahal publik perlu mengetahui apakah dana yang dijajaki akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, atau program prioritas lainnya.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar tidak hanya dipahami sebagai strategi keuangan pemerintah, tetapi juga memiliki manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka arah kerja sama dengan China, nilai pembiayaan yang dibahas, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (RHU)
