JAKARTA, AFU.ID – Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan program orang tua asuh untuk membantu anak putus sekolah yang terkendala biaya dan akses pendidikan. Namun, Pemkab Garut belum memastikan data sekitar 19 ribu anak putus sekolah yang beredar di masyarakat.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah daerah masih menginventarisasi anak yang akan masuk program tersebut. Pemkab akan mengajak aparatur sipil negara, pengusaha, Baznas, dan Korpri untuk membantu pembiayaan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.
“Jadi, kita akan menginventarisir anak-anak yang mau dijadikan anak asuh, dan kita akan mengajak orang-orang yang mampu untuk ikut serta,” kata Abdusy di Garut, Kamis.
Program itu ditujukan bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA sederajat. Pemkab Garut menyebut persoalan ekonomi, jarak rumah ke sekolah, dikeluarkan dari sekolah, serta faktor budaya menjadi penyebab anak berhenti belajar.
Abdusy mengatakan data pokok pendidikan menunjukkan persoalan partisipasi sekolah lebih banyak muncul saat anak beralih dari SD ke SMP. Ia menyebut angka partisipasi sekolah pada jenjang SD di Garut masih tergolong tinggi.
“Data dari dapodik itu sebenarnya turunnya dari ketika masuk SMP, kalau SD itu angka partisipasi sekolah kita bagus,” ujarnya.
Pemkab Garut masih memeriksa data anak putus sekolah untuk memastikan jumlah, lokasi, dan kebutuhan bantuan masing-masing calon penerima program. Pemerintah daerah belum merinci jumlah anak yang akan menjadi anak asuh, nilai bantuan, maupun waktu pelaksanaan program.
Selain bantuan dari perorangan, Pemkab Garut menyiapkan peran Baznas dan Korpri untuk menyalurkan bantuan pendidikan. Pemerintah juga merancang aplikasi yang akan menghubungkan orang tua asuh dengan anak asuh untuk memantau kebutuhan dan perkembangan pendidikan mereka.
“Kita lagi mendesain semacam aplikasi yang jadi penghubung antara orang tua asuh dan anak asuh,” kata Abdusy.
Pemkab Garut menargetkan tidak ada lagi anak putus sekolah di wilayah tersebut. Namun, target itu masih bergantung pada verifikasi data, ketersediaan pembiayaan, dan kemampuan pemerintah menjangkau anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil. (RHU)
