JAKARTA, AFU.ID – Anggota Dewan Energi Nasional M Fadhil Hasan menyebut negara berpotensi menghemat Rp170 triliun hingga Rp200 triliun apabila salah sasaran atau inclusion error dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak dapat dihilangkan. Dana tersebut, menurut dia, dapat dialihkan untuk perlindungan sosial dan program pemerintah lainnya.
Fadhil mengatakan masalah utama subsidi BBM saat ini adalah kelompok masyarakat yang tidak berhak justru menikmati manfaat lebih besar dibandingkan warga miskin. Ia menilai skema subsidi dan kompensasi energi belum sepenuhnya menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya,” kata Fadhil di Jakarta, Kamis.
Menurut Fadhil, kelompok 10 persen masyarakat terkaya disebut menikmati subsidi sekitar Rp2,5 juta per kapita per tahun. Sementara 10 persen kelompok masyarakat termiskin hanya menerima manfaat sekitar Rp50 ribu per kapita per tahun dari subsidi dan kompensasi yang berjalan.
Ia juga menyebut 20 persen masyarakat terkaya menikmati lebih dari 50 persen manfaat subsidi dan kompensasi energi. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan awal subsidi, yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan.
“Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun,” ujarnya.
Fadhil mendorong pemerintah dan DPR memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar kelompok kaya tidak lagi menerima manfaat yang seharusnya ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah. Salah satu opsi yang ia usulkan ialah menerapkan skema subsidi tertutup dan mengintegrasikan penerima subsidi dengan data sosial ekonomi terbaru. Ia mengatakan perubahan skema diperlukan agar subsidi tidak hanya menjaga harga energi, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. (RHU)
