Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Keterbatasan Fasilitas Permanen Akut, Akses Pendidikan Berkualitas di Jakarta Dipaksa Ekspansi
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin perkotaan sering kali terhambat oleh minimnya ketersediaan ruang kelas baru yang representatif. Kelangkaan infrastruktur sekolah di wilayah padat penduduk memicu ketimpangan sosial yang semakin mendalam.
Mensos RI, Saifullah Yusuf bersama Gubernur DKI Jakarta, yakni Pramono Anung. (Foto: Kemensos RI)
JAKARTA, AFU.ID — Akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin perkotaan sering kali terhambat oleh minimnya ketersediaan ruang kelas baru yang representatif. Kelangkaan infrastruktur sekolah di wilayah padat penduduk memicu ketimpangan sosial yang semakin mendalam.
Melansir website Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Minggu (5/7/2026), percepatan penyediaan fasilitas belajar terpadu kini mulai difokuskan melalui skema renovasi bangunan rintisan di beberapa wilayah administratif. Upaya penambahan kapasitas tampung ini berjalan beriringan dengan penyaluran program bantuan jaminan sosial pendidikan daerah.
Oleh sebab itu, langkah perluasan sarana ini dinilai krusial sebagai investasi jangka panjang demi mengangkat harkat hidup keluarga kurang mampu. Kehadiran program afirmasi tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali motivasi belajar anak-anak dari kalangan marginal.
"Kalau melihat tadi hari ini, saya terus terang Pak Menteri, dari tadi sebenarnya menyekat, meneteskan air mata. Karena saya mengalami yang kurang lebih sebenarnya sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Melalui kisah tersebut, Ia menceritakan perjuangan masa kecilnya di daerah yang serba terbatas dengan mengandalkan insentif pembiayaan negara. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran terbukti efektif membuka jalan bagi penuntasan wajib belajar.
"Kalau bukan karena bantuan pemerintah melalui beasiswa, gak bakal bisa. Jadi itulah saya dari tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mensos, dan menikmati apa yang disampaikan oleh anak-anak," urainya.
Selanjutnya, peningkatan kualitas pembelajaran serta ketangguhan mental siswa harus dijadikan indikator utama keberhasilan investasi sosial ini. Program ini diproyeksikan mampu menjadi wadah pemenuhan hak dasar yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Apa yang ditampilkan anak-anak kita tadi luar biasa itu menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi ke depan agar mereka semua betul-betul menjadi anak-anak yang tangguh," ungkap Pramono Anung.
Selain itu, pemerintah daerah mengklaim skema ini sejalan dengan pelaksanaan jaminan sosial lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, tercatat sebanyak 90 siswa telah aktif terintegrasi sebagai penerima manfaat jaminan tersebut.
"Wajah-wajah anak-anak kita di sini sekarang, wajah-wajah yang penuh harapan. Wajah-wajah yang tidak kehilangan semangat untuk menatap masa depan," ucap Pramono Anung.
Kendala Ketersediaan Lahan Menghambat Akses Pendidikan Berkualitas
Sementara itu, target perluasan daya tampung kelas massal menuntut kesiapan penyediaan lahan strategis di tengah padatnya tata ruang ibu kota. Pemerintah pusat menginstruksikan percepatan pembangunan guna mengakomodasi lonjakan jumlah pendaftar baru dari keluarga prasejahtera.
"Saya tentu juga menyambut baik karena pak Gubernur ingin menyambut harapan Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari seribu siswa Sekolah Rakyat di Jakarta," urai Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Mengenai rencana tersebut, penyediaan 10 titik lokasi rintisan disiapkan secara simultan dengan target 8 gedung di antaranya telah memasuki fase pembenahan fisik. Kendala utama terletak pada minimnya jumlah fasilitas permanen karena wilayah ibu kota saat ini tercatat baru memiliki 1 gedung sekolah definitif.
"Jadi kami akan secara mendalam menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat dengan seribu siswa," ujar Pramono Anung.
Pada dasarnya, keberhasilan pemenuhan akses pendidikan berkualitas di wilayah urban sangat bergantung pada komitmen penyediaan lahan bebas sengketa oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya percepatan koordinasi lintas sektoral untuk menuntaskan renovasi gedung rintisan, ambisi penambahan ruang kelas baru hanya akan memicu penumpukan siswa tanpa diimbangi mutu pembelajaran yang memadai. (ADR)
