JAKARTA, AFU.ID — Pelayanan kesehatan darurat di wilayah pesisir Banten rawan lumpuh akibat kepulan asap beracun dari pembakaran sampah. Kondisi semakin parah oleh buruknya penataan infrastruktur pembuangan akhir yang mengancam keselamatan sistem pernapasan warga sekitar.
Melansir website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Minggu (5/7/2026), alokasi bantuan logistik mulai dikirimkan menuju lokasi bencana. Langkah evakuasi medis darurat dijalankan oleh Pusat Krisis Kesehatan guna mengantisipasi lonjakan korban infeksi saluran pernapasan.
Oleh karenanya, percepatan pengiriman instrumen medis penunjang oksigen sangat mendesak demi menjaga stabilitas kondisi fisik kelompok rentan. Pemerintah pusat terpaksa melakukan intervensi guna menutupi keterbatasan sarana medis di puskesmas setempat.
“Dukungan logistik kesehatan ini kami distribusikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. Sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan akibat paparan asap kebakaran,” ungkap Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, Agus Jamaludin.
Selanjutnya, rincian bantuan logistik mencakup pengiriman 15 unit oksigen konsentrator, 6 unit oksimeter, dan 3 unit alat pembersih udara (air purifier). Pasokan pelindung diri juga diperkuat dengan mendistribusikan 11.500 pcs masker bedah medis serta 5.000 pcs sarung tangan medis (handscoon).
Selain itu, pendirian posko lapangan didukung oleh penyediaan 1 unit tenda berukuran 4 x 6 meter dan 1 unit tenda berukuran 6 x 8 meter. Penempatan 10 unit tempat tidur lipat (veltbed) diharapkan mampu menampung luapan pasien darurat di luar gedung puskesmas.
Berdasarkan skenario mitigasi bencana, pembagian fungsi tenda medis dilakukan secara selektif guna mengantisipasi perluasan titik kebakaran baru. Penyiagaan fasilitas cadangan dipusatkan di lokasi strategis yang dinilai aman dari paparan asap pekat.
“Kami menyiapkan dua unit tenda kesehatan. Satu tenda sudah difungsikan di lokasi terdampak untuk pelayanan masyarakat, sedangkan satu tenda lainnya masih kami standby-kan di Puskesmas Rajeg agar sewaktu-waktu dapat segera dimobilisasi apabila ada titik terdampak baru,” jelas Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaludin.
Di sisi lain, penentuan lokasi posko darurat diputuskan setelah meninjau tingkat ketebalan asap yang mengepung pemukiman warga sipil. Jarak tempat tinggal penduduk yang sangat jauh dari puskesmas terdekat menjadi kendala evakuasi yang cukup krusial.
Menanggapi situasi kritis tersebut, koordinasi taktis bersama dinas kesehatan daerah diwujudkan melalui pengaktifan posko kesehatan selama 24 jam penuh. Keterlibatan pemangku kepentingan setempat dikerahkan secara optimal demi memastikan ketersediaan obat-obatan di sekitar area kebakaran.
Bagaimanapun juga, kelancaran pemenuhan kebutuhan medis selama masa tanggap darurat sangat bergantung pada konsistensi pasokan dari pemerintah pusat. Sinkronisasi data antara tim lapangan dengan fasilitas rujukan sekunder harus dipastikan berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Pada dasarnya, kegagalan penanganan dampak asap kebakaran TPA mencerminkan rapuhnya sistem proteksi kesehatan publik di tingkat akar rumput. Ke depan, penguatan kapasitas pelayanan kesehatan darurat di tingkat daerah harus dibarengi dengan reformasi tata kelola sampah yang ramah lingkungan guna mencegah terulangnya bencana ekologis serupa. (ADR)
