Izin Ponpes Berakhir sejak 2021, Polisi Ungkap Minim Pengawasan sebelum Santri Tewas Terbakar

JAKARTA, AFU.ID — Polisi mengungkap izin operasional Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Lombok Tengah, telah berakhir sejak 2021 dan tidak pernah diperbarui. Temuan itu muncul dalam penyidikan kasus santri terbakar yang menewaskan satu anak dan melukai tiga lainnya.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahaean mengatakan pesantren tersebut hanya dikelola pimpinan pondok berinisial AMR bersama istrinya. Pengelola juga disebut tidak merekrut tenaga tambahan untuk membantu mengawasi aktivitas santri. “Dalam pemeriksaannya sendiri menyampaikan bahwa hampir tidak pernah melakukan pengecekan atau pengawasan,” kata Punguan, Senin (13/07/26).

Menurut polisi, kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib pengelolaan pesantren ramah anak yang dikeluarkan Kementerian Agama. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan AMR sebagai tersangka. “Pesantren itu dikelola berdua, tidak berupaya merekrut atau mempekerjakan orang lain untuk menggantikan tugasnya maupun sebagai pengawas,” ujar Punguan.

Peristiwa terjadi pada 13 Desember 2025, tetapi baru dilaporkan keluarga korban kepada polisi pada awal Juni 2026. Hasil penyidikan menemukan empat santri menjadi korban, terdiri atas dua korban luka berat, satu luka ringan, dan satu meninggal dunia setelah menjalani perawatan.

Polisi menyebut kejadian bermula ketika santri berinisial MR meminta santri lain membeli bensin untuk membersihkan atau mengecat kembali dinding kamar. Sisa bensin kemudian dibawa ke ruangan yang sudah tidak digunakan. Di ruangan itu, sejumlah santri membuat ketapel dengan memanaskan kayu. MR diduga menuangkan bensin ke media yang sedang terbakar hingga api menyambar botol berisi bahan bakar dan membesar.

Selain AMR, polisi menetapkan MR yang masih berusia 15 tahun sebagai tersangka. MR berstatus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga proses penanganannya melibatkan Balai Pemasyarakatan. Kedua tersangka dijerat Pasal 474 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan kealpaan yang menyebabkan luka berat dan kematian. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Penyidik telah memeriksa sedikitnya 20 saksi, termasuk korban, saksi di lokasi, ahli pidana, dan ahli kedokteran. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara serta menyita sejumlah barang bukti dan dokumen pendukung. (RHU)