Penyelesaian Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Usul Lembaga Khusus di Bawah Presiden

JAKARTA, AFU.ID — Penyelesaian konflik agraria di Indonesia dinilai membutuhkan lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai solusi atas kebuntuan penanganan konflik yang selama ini berjalan lambat dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Rekomendasi itu diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/7/2026). Menurut Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan lembaga itu perlu dibentuk dengan mandat, kewenangan, aparatur, dan anggaran yang memadai agar mampu mengoordinasikan pengelolaan bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut Uli, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi. 

Regulasi itu disusun untuk memastikan setiap rekomendasi Komnas HAM benar-benar berujung pada pemulihan hak korban secara nyata, transparan, dan akuntabel. Komnas HAM menilai penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya menghentikan sengketa lahan, tetapi juga harus memulihkan hak-hak masyarakat yang terdampak. Uli mengatakan seluruh rekomendasi yang disusun lembaganya berorientasi pada terciptanya keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban tumpang tindih kebijakan pertanahan. "Perhatian utama Komnas HAM tidak hanya terletak pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak," ujarnya.

Berdasarkan kajian Komnas HAM, konflik agraria telah memicu pelanggaran berbagai hak dasar masyarakat, mulai dari hak atas kesejahteraan, keadilan, rasa aman, hingga hak untuk hidup. Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat adat dan kelompok rentan yang kerap memiliki posisi tawar lemah dalam sengketa penguasaan lahan. Selain mengusulkan pembentukan lembaga khusus, Komnas HAM juga mendorong Kementerian ATR/BPN mempercepat redistribusi tanah secara adil, transparan, dan berbasis hak asasi manusia. 

Menurut Komnas HAM, keadilan agraria mustahil tercapai tanpa adanya reformasi kelembagaan total dan pembenahan regulasi berbasis hak asasi manusia progresif dan partisipatif. Kementerian ATR/BPN diminta memperkuat pemetaan partisipatif untuk pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan memperluas keterbukaan data pertanahan sebagai bagian dari reformasi tata kelola agraria. (RAI)