JAKARTA, AFU.ID — Desakan agar peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat kembali mengemuka bertepatan dengan peringatan 30 tahun tragedi tersebut. Tuntutan itu disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rangkaian peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). PDIP menyebut para korban dan keluarga korban peristiwa Kudatuli belum memperoleh keadilan dari negara sampai hari ini.
Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan, pengakuan negara terhadap Kudatuli tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada para korban. Menurutnya, selama tiga dekade para penyintas dan keluarga korban masih menunggu kepastian atas hak-hak mereka. "Selama puluhan tahun, para korban dan keluarga mereka tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga hak atas keadilan," ujar Bonnie.
Bonnie menilai Kudatuli bukan sekadar penyerbuan terhadap kantor partai politik, melainkan peristiwa penting yang turut memengaruhi perjalanan demokrasi di Indonesia. Karena itu, ia menegaskan tragedi tersebut tidak boleh dilupakan ataupun dipandang sebagai bagian sejarah yang telah selesai. Penyelesaian yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di masa mendatang.
Peringatan 30 tahun Kudatuli turut diisi dengan peresmian Monumen Kudatuli sebagai simbol pengingat atas peristiwa tersebut. Sebelum acara puncak digelar, panitia juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengangkat tema sejarah, demokrasi, dan kebudayaan di sejumlah daerah. Rangkaian kegiatan itu meliputi diskusi seni dan demokrasi di Yogyakarta, kajian Marhaenisme di Museum Multatuli, hingga kuliah umum serta pameran arsip dan foto sejarah di Taman Ismail Marzuki.
Bonnie menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat sekaligus memperkenalkan kembali peristiwa Kudatuli kepada generasi muda. Menurutnya, upaya tersebut penting agar sejarah tidak terputus dan perbedaan pandangan politik tidak lagi diselesaikan melalui tindakan kekerasan. Demokrasi hanya dapat tumbuh apabila peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu diakui dan dijadikan pembelajaran bersama.
Peringatan tersebut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pengurus pusat partai, di antaranya Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, M. Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, serta Mahfud MD. Kehadiran para tokoh itu menandai komitmen PDIP untuk terus mengingat peristiwa Kudatuli sebagai bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Acara kemudian ditutup dengan peresmian Monumen Kudatuli di kompleks Kantor DPP PDIP. (RAI)
