Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Merasa Dikriminalisasi, Ini Kata Febri Diansyah

JAKARTA, AFU.ID — Persoalan adanya kriminalisasi dalam proses penetapan tersangka eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah disebut belum dibahas secara spesifik. Pernyataan belum adanya terminologi spesifik terkait isu tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah pada Senin (27/7/2026).

Diketahui, usai melakukan besukan ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri menekankan persoalan yang menjadi fokus utama pihaknya adalah dasar hukum yang menjerat Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menurutnya masih belum jelas hingga saat ini.

Febri menegaskan seluruh bukti dalam proses hukum harus terang dan jelas, terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia menilai kejelasan bukti menjadi hal yang wajib dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ketidakjelasan bukti tersebut, menurutnya, wajar memunculkan pertanyaan soal ada tidaknya unsur kriminalisasi dalam penetapan status hukum Febrie.

"Kenapa bukti yang belum jelas sudah tiba-tiba jadi tersangka dan kemudian ditahan," kata Febri usai lakukan besukan di rutan KPK. Selain soal bukti, Febri turut menyoroti alasan penahanan yang dikenakan terhadap kliennya. Ia menyebut pihaknya akan mendalami lebih lanjut aspek tersebut, mengingat penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah memberikan penguatan terhadap aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejumlah aturan sebelumnya disebut telah mengalami perubahan yang relevan dengan penanganan perkara ini. Febri turut berharap perkara yang menjerat kliennya dapat dikawal secara ketat agar prosesnya berjalan jernih secara hukum. Ia mencontohkan masa penahanan maksimal hingga putusan tingkat pertama yang dapat mencapai 300 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses hukum terhadap Febrie disebut baru berjalan sekitar tiga hingga empat hari sejak penahanan dilakukan. "Jadi kalau dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu sudah diambil kesimpulan, wajar kita mempertanyakan kesimpulan itu berasal dari mana dan wajar kita meragukan validitas kesimpulan itu," pungkas Febri. Ia menambahkan proses hukum yang berjalan sesuai prosedur akan membuka secara jelas pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara tersebut.(NAD)