JAKARTA, AFU.ID — Iran memperingatkan Selat Hormuz bukanlah panggung unjuk kekuatan militer bagi negara-negara di luar kawasan, seiring meningkatnya ketegangan di jalur perairan strategis tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyampaikan peringatan tersebut melalui platform media sosial X.
Ia menegaskan Iran, sebagai otoritas yang bertanggung jawab dan penjamin keamanan di selat tersebut, memperingatkan terhadap setiap pergerakan militer di jalur perairan yang sensitif itu. Gharibabadi menyebut keamanan Selat Hormuz sepenuhnya menjadi tanggung jawab Iran dan Oman. Pernyataan ini sekaligus menepis klaim bersama yang dikeluarkan Jumat lalu oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya, bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dalam pernyataan tersebut, Starmer dan Macron menyebut Selat Hormuz sebagai urat nadi vital bagi perekonomian global, sekaligus menegaskan pemulihan keamanan pelayaran bagi kapal dari semua negara melalui selat itu merupakan perhatian bersama dunia internasional. Keduanya juga mengklaim Oman telah sepakat bekerja sama dengan Inggris dan Prancis untuk memastikan keamanan perairan teritorial kedaulatannya.
Di lapangan, ketegangan tersebut mulai berdampak nyata pada arus pelayaran. Kantor berita semiresmi Iran, Fars, mengutip data pelacakan maritim terbaru, Sabtu, melaporkan delapan kapal yang berupaya melintasi jalur perairan di sepanjang pesisir Oman terpaksa berbalik arah. Bloomberg, pada hari yang sama, melaporkan sejumlah kapal tersebut sempat mencapai ujung Semenanjung Musandam, titik tersempit di selat itu, sebelum akhirnya berbalik secara tiba-tiba. Menurut laporan itu, satu kapal tanker minyak mentah, dua kapal tanker produk minyak, dan satu kapal kargo curah kemudian mengambil rute keluar menuju utara, mengikuti arahan Iran.
Ketegangan di Selat Hormuz bukan tanpa sebab. Iran diketahui telah memperketat kendalinya atas jalur perairan tersebut sejak 28 Februari, dengan melarang kapal-kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat melintas dengan aman. Kebijakan ini diambil menyusul serangan gabungan kedua negara tersebut terhadap wilayah Iran sebelumnya. (NAD)
