JAKARTA, AFU.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah berani dengan mencopot dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kedua pejabat itu yakni Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak Selasa, 21 April 2026.
Purbaya mengatakan Febrio Nathan Kacaribu tidak lagi mengisi posisi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Luky Alfirman dicopot dari Direktur Jenderal Anggaran (DJA). "Iya, udah dikasih PLH sekarang, sudah hari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (22/4/2026).
Dengan pencopotan dua pejabat tersebut, saat ini di Kemenkeu terjadi kekosongan pejabat definitif. Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin juga dicopot dari jabatannya. Masyita digantikan oleh yakni Herman Saheruddin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah merotasi lima pejabat eselon II di lingkungan kementerian. Bahkan, bulan lalu sebanyak 1.585 pejabat Kemenkeu, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama eselon II, turut mengalami rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pengukuhan dalam Jabatan pada Lembaga National Single Window.
Ada dugaan kuat, langkah tegas ini diambil menyusul kekecewaan Menkeu terhadap lambatnya proses audit dan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN. Purbaya menilai birokrasi yang berbelit menghambat arus kas perusahaan negara. Hal itu pernah disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada 30 September 2025 lalu.
"Selama ini proses review dan audit untuk pembayaran kompensasi (energi) bisa makan waktu sampai tiga bulan. Itu terlalu lama. Saya sudah kasih ultimatum sebulan harus selesai, kalau tidak bisa, ya pimpinannya saya ganti," tegas Purbaya ketika itu.
Purbaya mengaku kecewa karena, di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis, Kemenkeu membutuhkan kecepatan eksekusi, terutama dalam penyaluran dana yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Dia menegaskan, percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi ini akan dilakukan, sebab bila tidak dia berencana mengganti posisi dirjen yang selama ini melakukan pembayaran subsidi dan kompensasi. "Kalau enggak (terealisasi) nanti dia saya pindahin (dirjen) ini. Saya lagi mikir gimana ini duit mengendap saya keluarin, saya harus cari tools yang lain daripada uangnya menumpuk di sana saya menunggu penyaluran-penyaluran yang cepat apa," kata Purbaya, ketika itu.
Kementerian Keuangan akan membayarkan subsidi energi dan kompensasi pada 2025 senilai Rp 479 triliun, terdiri dari subsidi energi senilai Rp 183,9 triliun, subsidi non energi Rp 104,3 triliun, dan kompensasi Rp 190,9 triliun.
Nilai subsidi dan kompensasi yang akan dibayarkan sepanjang tahun ini itu lebih rendah dibanding pada 2024 yang sebesar Rp 502 triliun. Terdiri dari subsidi energi saat itu senilai Rp 177,6 triliun, subsidi non energi Rp 115,1 triliun, dan kompensasi Rp 209,3 triliun. Proses pencairan untuk anggaran subsidi dan kompensasi dilakukan oleh Direktur Jenderal anggaran berdasarkan reviu dan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terkait masalah fiskal, sebelum ini, Purbaya mengaku sempat dicecar berbagai investor dunia, apakah mampu mempertahankan defisit APBN sesuai batas aman UU Keuangan Negara 3% dari PDB. Hal itu terjadi di rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank Spring Meeting pada pekan lalu.
Ajang itu juga menjadi momen pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan beberapa investor global. "Minggu lalu saya ketemu global investor yang besar-besar. Mereka nanyanya fiskal utamanya. Lu mau tembus 3% apa enggak? Daya bilang enggak," ucap Purbaya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (21/4/2026).
"Bagaimana caranya? Saya jelasin ke mereka caranya seperti apa. Sepertinya mereka percaya. Saya bilang aman, karena kita jaga," tegas Purbaya.
Pada beberapa kesempatan, Purbaya memang menekankan, bahwa pemerintah berupaya memberikan keyakinan kepada investor bahwa kebijakan fiskal Indonesia telah berada pada jalur yang tepat. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal yang dirancang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Pada prinsipnya, kami menyampaikan kondisi perekonomian serta arah strategi fiskal ke depan, sehingga para investor meyakini bahwa kebijakan fiskal yang ditempuh telah berada pada jalur yang tepat,” tegas Purbaya
Terkait strategi ke depan, Purbaya menekankan pentingnya menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5% pada kuartal I dan II 2026, serta sekitar 6% sepanjang tahun. Selain itu, defisit APBN dijaga agar tidak melebihi 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menegaskan,Indonesia memiliki bantalan fiskal yang cukup kuat. Hal itu ditegaskannya dalam “Tentu saja, Indonesia tidak membutuhkan (bantuan), karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya, pertemuan dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, beberapa waktu lalu.
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari Purbaya maupun kedua pejabat terkait apakah pencopotan tersebut berkaitan dengan dua hal di atas. Purbaya hanya menegaskan, bahwa kandidat pengganti kedua pejabat eselon I tersebut, akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.
Proses transisi kepemimpinan itu ditargetkan selesai bulan depan "Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," kata Purbaya.
MAR
