JAKARTA, AFU.ID — Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional bahkan menimbulkan pemborosan anggaran akibat kakunya tata kelola sentralisasi pendistribusian makanan.
Ironi pemenuhan gizi seimbang yang Pemerintah Republik Indonesia (RI) janjikan tersebut bahkan memicu ancaman risiko kesehatan massal.
“Menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa,” ungkap Dosen dan Peneliti Sosiologi Universitas Indonesia (UI), yakni Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Secara analitis, Pusat Kajian Sosiologi UI membongkar kecacatan desain top-down program MBG.
Hal tersebut karena 19% dari total 1.267 responden siswa terdampak mengeluhkan guncangan pencernaan.
“Mengalami keluhan sakit perut, mual,” tutur Hari Nugroho, menjabarkan hasil penelitian tersebut.
Kekacauan struktural tersebut semakin parah lantaran 73,3% sekolah di lima wilayah riset mengalami keterlambatan pengiriman akut.
Yang mana, telah memaksa sekitar 59% siswa mengonsumsi ransum bersuhu dingin.
“Berdampak pada kualitas makanan,” sesalnya menyoroti rantai pendistribusian yang berantakan.
Eskalasi pemborosan gizi tersebut dibuktikan dengan 77,9% sayur berakhir tak tersentuh.
Pasalnya, 55,9% siswa menilai rasanya tak enak akibat pemaksaan standar operasional Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengabaikan preferensi lokal.
“Banyak porsi (MBG, red) yang tidak dihabiskan,” keluh Hari Nugroho.
Kendati sarat cacat operasional, riset yang berlangsung pada Oktober hingga Desember 2025 di Kupang, Depok, Sukabumi, Garut, dan Pesisir Selatan tersebut tetap mencatat anomali positif.
Salah satunya adalah 85,8% siswa dari kelas ekonomi bawah yang selalu menghabiskan jatahnya.
“Jadi, mampu meringankan beban ekonomi keluarga,” tutur Hari Nugroho, mengakui efektivitas bantalan sosial tersebut.
Guna menyelamatkan masa depan program populis tersebut, tim peneliti UI mendesak pemerintah untuk segera mengeksekusi perombakan komprehensif.
Mulai dari penajaman prioritas penerima manfaat hingga desentralisasi penentuan menu gizi daerah.
“Perlu perbaikan program secara menyeluruh,” pungkas Hari Nugroho, mendesak intervensi mutlak pemerintah. (ADR/NAD)
