JAKARTA, AFU.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.
Bahlil mengatakan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur.
“Kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Makanya saya membentuk tim,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2026).
Tim pengawasan tersebut akan melibatkan PT PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Pemerintah juga membuka kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan.
Bahlil menegaskan langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi dalam rantai pasok batu bara nasional, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik setelah sempat terjadi pemadaman bergilir pada pekan sebelumnya. Perbaikan ini terjadi sejak Minggu (21/6/2026) seiring masuknya kembali pasokan energi primer.
Darmawan menyebut pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit mulai kembali mengalir, baik ke PLTU milik PLN maupun pembangkit mitra atau Independent Power Producer (IPP).
Selain itu, satu pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya mengalami gangguan teknis juga telah kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Jawa dan kembali memasok listrik ke jaringan.
“Perbaikan ini membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa kembali lebih stabil,” ujar Darmawan.
Pemerintah menegaskan penguatan pengawasan pengadaan batu bara menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas energi nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan listrik di Pulau Jawa. (RHU)
