Gelar Rapat Konsultasi, DPR RI Evaluasi Ekosistem Tata Kelola JKN dan Kepesertaan PBI

AFU.ID, JAKARTA - DPR RI menyelenggarakan rapat konsultasi tingkat tinggi guna membedah sengkarut tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Fokus utama pertemuan ini adalah membahas isu penonaktifan peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Rapat strategis ini menghadirkan jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Tak hanya itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti turut hadir memberikan pemaparan.

Dalam pembukaan rapat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan menjelaskan wewenang dewan dalam forum ini.

“Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain,” ujarnya pada Senin, 9 Februari 2026.

Dasco menekankan bahwa program PBI merupakan instrumen bantuan sosial pemerintah yang krusial agar warga kurang mampu bisa mengakses layanan medis secara gratis.

Namun, Ia mengingatkan bahwa fasilitas ini bersifat eksklusif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, yakni golongan miskin dan rentan miskin.

“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” tegas Dasco.

Di sisi lain, pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa langkah penonaktifan sejumlah peserta PBI JK merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026 ini bertujuan untuk melakukan pembersihan data agar subsidi pemerintah tepat sasaran.

Meskipun terjadi pergantian peserta dalam SK tersebut, BPJS Kesehatan memastikan bahwa hak atas layanan kesehatan bagi warga yang bersangkutan tidak serta-merta hilang.