AFU.ID - Di tengah hiruk pikuk isu global, sebuah percakapan di podcast Akbar Faizal Uncensored justru menohok ke dalam: negara ini bocor—bukan dari senjata, tapi dari data.
Dalam dialog bersama Akbar Faizal, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka membuka kembali luka lama yang belum sembuh: amburadulnya sistem data nasional. Ia mengingat masa ketika duduk di Komisi II DPR, saat proyek e-KTP digadang sebagai solusi tunggal identitas warga.
“IKTP itu konsepnya hebat. Satu orang, satu data. Tapi kenyataannya, satu orang di Indonesia bisa punya sampai 16 jenis identitas,” ungkapnya.
Data tersebar di mana-mana—telekomunikasi, asuransi, kepolisian, listrik, hingga air minum—tanpa integrasi. Setiap lembaga berjalan sendiri, bahkan enggan berbagi. Dalam kekacauan itu, kebocoran bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan sehari-hari.
Rieke menyinggung pengalaman personal yang terasa akrab bagi banyak orang: telepon tak dikenal yang menawarkan asuransi, pinjaman online, hingga jasa tak jelas. Bagi dia, itu bukan sekadar gangguan, tapi tanda bahwa data pribadi telah beredar liar.
“Pertanyaannya, negara di mana? Data kita dipakai orang untuk hal-hal yang bisa mencelakakan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengangkat isu yang lebih besar: kebocoran anggaran negara akibat data yang tidak akurat. Dalam penelitiannya, subsidi gas 3 kilogram—yang ditujukan untuk masyarakat miskin—memiliki tingkat kesalahan di atas 40 persen. Artinya, hampir separuh distribusi tidak tepat sasaran.
Yang lebih mengejutkan, ia menyebut adanya indikasi puluhan juta data penerima bantuan sosial (bansos) yang fiktif atau ganda. Mengutip temuan yang pernah diungkap PPATK, terdapat miliaran rupiah dana bansos mengendap di jutaan rekening tidak aktif.
“Kalau datanya benar, Rp3.000 triliun itu cukup untuk bangsa ini. Masalahnya kita tidak punya data yang akurat,” katanya.
Dalam beberapa kasus, satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) diduga bisa “diduplikasi” hingga puluhan identitas. Dampaknya bukan hanya administratif, tetapi langsung pada kebocoran anggaran yang nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Bagi Rieke, ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu kedaulatan negara. Data, dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, adalah bagian dari pertahanan nasional.
“Ini harus masuk wilayah hukum. Orang yang menyalahgunakan data harus dipidana,” tegasnya.
Percakapan itu mengarah pada satu kesimpulan yang tak nyaman: Indonesia mungkin sudah melangkah jauh dalam pembangunan, tetapi masih tertatih dalam satu hal mendasar—mengetahui dengan pasti siapa warganya, dan ke mana uang negara benar-benar mengalir.
Di tengah dunia yang semakin digital, satu hal menjadi jelas dari diskusi ini: tanpa satu data yang akurat, negara bukan hanya lambat—tetapi juga rentan bocor dari dalam. (bs)
