Anggaran Rp2 Miliar Terblokir Akibat Data Karut-Marut, Komisi XIII DPR Tagih Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

AFU.ID - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keras buruknya koordinasi antar-instansi pemerintah pascapemisahan Kementerian Hukum dan HAM. Ia menilai ego sektoral tersebut menjadi penghambat utama penyaluran kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum menemui titik terang.

Dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Andreas mengungkapkan adanya ketidakjelasan pembagian tugas antara kementerian teknis dan kementerian koordinator. Kondisi ini membuat program pemenuhan hak korban yang diatur dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2023 menjadi stagnan.

"Kita lihat di dalam rapat tadi, antar-satu kementerian dan kementerian koordinator juga saling lempar bola. Satu mau ambil, yang satu lempar. Yang satu mau tolak, yang satu mau ambil juga. Jadi, soal koordinasi di antara kementerian ini sangat penting," ujar Andreas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 2 April 2026.

Lebih lanjut, Andreas membeberkan bahwa masalah administratif ini berdampak langsung pada sisi finansial. Saat ini, anggaran sebesar Rp2 miliar yang dialokasikan di Kementerian HAM masih dalam status terblokir. Hal ini terjadi karena pemerintah dianggap belum memiliki pendataan korban yang valid dan terverifikasi secara jelas.

"Permasalahan pokok itu ada di data, bentuk kompensasi, dan tentu anggaran. Anggaran hanya 2 miliar dan diblokir lagi yang ada di Kementerian HAM. Kenapa? Karena mungkin tidak ada pendataan yang jelas sehingga kementerian kesulitan membuat anggaran ini," tambahnya. 

Andreas mendesak agar proses grooming atau pembersihan data segera dituntaskan agar komitmen pemerintah bukan sekadar janji di atas kertas. (*)