JAKARTA, AFU.ID - Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali memantik diskursus serius. Dalam episode yang menghadirkan Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang, arah diskusi bergeser dari perdebatan umum menjadi sorotan tajam tentang fondasi demokrasi Indonesia.
Saiful Mujani, yang juga dikenal sebagai pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, sejak awal menahan diri untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Ia justru menekankan pentingnya percakapan yang terfokus. Baginya, problem bangsa tak bisa diselesaikan dengan debat yang melebar ke mana-mana. “Kalau semua mau dibahas sekaligus, kita butuh waktu yang sangat panjang,” kira-kira begitu garis besar sikapnya—menarik rem diskusi agar tetap tajam dan spesifik.
Ketika diminta memperjelas kegelisahannya, Saiful langsung menukik ke inti: demokrasi. Ia menyebut sistem ini sebagai capaian tertinggi peradaban manusia dalam mengelola kekuasaan. Karena itu, setiap indikasi kemunduran dianggapnya bukan sekadar perbedaan kebijakan, melainkan ancaman serius.
Dalam pandangannya, ada dua hal besar yang menjadi alarm. Pertama, indikasi ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Kedua, dugaan pelanggaran terhadap konstitusi. Ia mencontohkan keterlibatan militer aktif di ranah sipil yang, menurutnya, bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Ia juga menyinggung praktik hubungan luar negeri yang dinilai tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti persetujuan DPR.
Namun, yang paling mengusik bagi Saiful bukan sekadar kebijakan teknis. Ia menyoroti sesuatu yang lebih mendasar: arah ideologis kekuasaan. Dalam analisisnya, ada kecenderungan kembali pada model lama Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen—sebuah sistem yang, menurutnya, belum sepenuhnya demokratis karena tidak memberi ruang kedaulatan langsung kepada rakyat.
Ia mengingatkan bahwa reformasi 1998 bukanlah peristiwa tanpa biaya. Banyak pengorbanan telah terjadi untuk membangun sistem yang lebih terbuka. Karena itu, gagasan untuk mundur ke belakang dianggapnya sebagai “setback” yang berbahaya.
Dari situ, Saiful mulai mengurai jalan keluar. Ia mengakui bahwa mekanisme formal seperti pemakzulan melalui DPR tetap menjadi jalur konstitusional. Namun, ia juga realistis: sejarah Indonesia menunjukkan bahwa jalur ini jarang berhasil tanpa tekanan publik.
Di sinilah ia menekankan konsep partisipasi politik. Bukan sekadar memilih dalam pemilu, tetapi juga aksi kolektif warga—demonstrasi, pernyataan sikap, hingga gerakan sosial. Baginya, inilah kekuatan riil dalam demokrasi. Ia mengutip pengalaman sejarah, mulai dari jatuhnya Soeharto pada 1998 hingga dinamika politik era Abdurrahman Wahid, sebagai bukti bahwa tekanan publik seringkali lebih menentukan dibanding prosedur formal.
“Politisi itu mengikuti arah angin,” kira-kira begitu simpulan tajamnya. Dalam konteks itu, suara rakyat menjadi faktor penentu arah perubahan.
Percakapan ini tak berakhir dengan kesimpulan final. Namun satu hal mengendap jelas: bagi Saiful Mujani, demokrasi bukan sekadar sistem yang berjalan otomatis. Ia harus dijaga, diuji, dan—jika perlu—dipertahankan lewat keberanian publik untuk bersuara. (*)
