JAKARTA, AFU.ID - Langkah mengejutkan diambil Uni Emirat Arab (UEA), Sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar dunia, UEA justru mengumumkan akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan OPEC+. UEA bakal resmi hengkang pada 1 Mei mendatang.
Langkah UEA ini akan menjadi pukulan telak, bukan saja bagi OPEC, melainkan juga dunia dan Indonesia. Keluarnya UEA, dinilai akan melemahkan pengaruh OPEC atas pasokan dan harga minya global. Maklum UEA adalah produsen minyak nomor tiga terbesar di antara anggota-anggota OPEC.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Energi dan Infrastruktur UEA menyebut keputusan ini adalah bagian dari strategi prioritas dan ekonomi jangka panjang UEA.
“Keputusan ini diambil setelah peninjauan komprehensif terhadap kebijakan produksi UEA serta kapasitas saat ini dan ke depan. Juga didasarkan pada kepentingan nasional dan komitmen kami untuk berkontribusi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar yang mendesak,” demikian pernyataan tersebut, seperti dikutip DW Indonesia, Rabu (29/4/2026).
UEA mengeklaim akan tetap “bertanggung jawab” dengan menambah produksi minyak secara bertahap dan terukur sesuai dengan permintaan dan kondisi pasar. “Selama berada dalam organisasi ini, kami telah memberikan kontribusi besar. Adapun pengorbanan yang lebih besar demi kepentingan bersama. Namun, kini saatnya kami fokus pada kepentingan nasional kami,” lanjut pernyataan itu.
UEA memang menilai kuota OPEC selama ini terlalu rendah. Padahal UEA telah berinvestasi besar untuk menambah kapasitas produksi energinya. Dengan kuota terbatas, UEA tentu ikut dibatasi kemampuannya dalam menjual lebih banyak minyak ke pasar global.
Di sisi lain, pembatasan kuota oleh OPEC juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak agar tidak jatuh ke titik rendah. UEA menjadi negara terbaru yang keluar dari OPEC setelah Angola (2024), Ekuador (2020) dan Qatar (2019).
“Penarikan diri UEA menandai perubahan signifikan bagi OPEC,” kata Jorge Leon dari Rystad Energy. “Bersama Arab Saudi, UEA adalah salah satu dari sedikit anggota yang punya kapasitas cadangan minyak yang besar. Itu membuat OPEC punya pengaruh pasar.”
Dengan UEA keluar, OPEC diperkirakan akan semakin sulit mengatur pasokan dan menstabilkan harga minyak global. Di sisi lain, langkah ini mencerminkan renggangnya hubungan UEA dengan Arab Saudi, dua kunci utama OPEC.
Harga minyak dunia sendiri saat ini sudah semakin melambung akibat penutupan Selat Hormuz. Harga minyak Brent telah melonjak hingga di atas 111 dolar AS (Rp1,9 juta) per barel. Ini lebih dari 50% dibanding sebelum perang.
Keluarnya anggota, terutama negara produsen besar seperti UEA, seringkali dipicu oleh keinginan untuk memaksimalkan produksi nasional dan fokus pada strategi energi jangka panjang, daripada mematuhi kuota pembatasan produksi. Menteri Energi UEA, Suhail Al Mazrouei, menegaskan, UEA memang mmeilliki target kapasitas produksinya sendiri.
"Pengunduran diri UEA telah diatur waktunya untuk membatasi gangguan terhadap sesama produsen di dalam grup. Kami menginginkan kebebasan lebih dalam mengambil keputusan produksi tanpa hambatan dari OPEC guna mencapai target kapasitas 5 juta barel per hari pada tahun 2027," kata Al Mazrouei.
Mantan utusan khusus Departemen Luar Negeri AS untuk urusan energi internasional periode 2009-2011, David Goldwyn memperingatkan adanya risiko volatilitas harga minyak yang lebih tinggi di masa depan. Ia menekankan bahwa pasar mungkin akan kehilangan kemampuan Saudi dalam menetapkan batas bawah harga jika permintaan minyak melemah dan terjadi surplus besar nantinya.
"Ada risiko signifikan terjadinya volatilitas harga minyak yang lebih tinggi sebagai akibat dari keputusan ini. Namun pada akhirnya, ketika kondisi pasar membutuhkan kerja sama, keluarnya UEA dari OPEC tidak menghalangi mereka untuk tetap bekerja sama dengan organisasi tersebut," jelas Goldwyn, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Jika kondisi Selat Hormuz mereda dan pasokan minyak kembali normal, kemungkinan UEA memang akan membanjiri pasar dengan produksi minyak mereka. Di sisi lain, hingga April 2026, OPEC+ (delapan negara inti termasuk Saudi dan Rusia) mulai melepas kebijakan pemangkasan produksi sukarela sebesar 1,65 juta barel per hari secara bertahap. Targetnya, OPEC+ ingin merebut kembali pangsa pasar yang selama ini diambil oleh produsen non-OPEC (seperti AS, Guyana, dan Brasil). Ke depan diperkirakan akan terjadi oversuplly minyak dan membuat harga minyak anjlok drastis.
Dalam kondisi saat ini, bagi Indonesia apa yang terjadi di OPEC jelas menjadi sinyal bahaya tambahan bagi beban APBN. Harga minyak yang diperkirakan masih akan tinggi membuat beban subsidi semakin mencekik. Meskipun diperkirakan ada pasokan tambahan dari UEA pada pasar dunia, Indonesian Crude Price (ICP) saat ini masih berfluktuasi di kisaran US$77–US$100 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70.
Sementara, setiap kenaikan US$1 pada ICP menambah beban subsidi energi Indonesia hingga triliunan rupiah. Pemerintah saat ini berada di posisi sulit, menaikkan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan risiko inflasi dan gejolak sosial. Jika tidak, maka ancamannya adalah memperlebar defisit fiskal mendekati ambang batas 3% PDB.
Sebagai negara net importer minya, posisi Indonesia memang serba terjepit. Semakin OPEC gagal menstabilkan harga, atau jika harga melonjak akibat ketegangan global seperti di Selat Hormuz, semakin banyak devisa kita yang "terbakar" hanya untuk membeli minyak mentah dari luar.
Beban tekanan harga minyak ini juga diprediksi akan bertambah dengan langkah yang akan diambil Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Gejolak OPEC dan konflik di Selat Hormuz telah melambungkan harga minyak. Bagi The Fed, ini adalah mimpi buruk.
Inflasi AS saat ini telah melonjak ke angka 3,3% (Maret 2026), jauh di atas target 2%. Jika The Fed memotong suku bunga sekarang untuk menolong ekonomi yang lesu, mereka berisiko membuat inflasi semakin tak terkendali karena harga energi sudah mahal. Pasar sendiri berekspektasi, The Fed akan menahan suku bunga di kisaran 3,5%-3,75%.
The Fed baru akan mengumumkan suku bunga pada Kamis (30/4/2026) dini hari waktu Indonesia. Meski keputusan suku bunga hampir pasti ditahan, perhatian pasar tidak berhenti di angka suku bunga saja. Investor akan mencermati pernyataan The Fed, terutama terkait pandangan bank sentral terhadap inflasi, harga energi, pasar tenaga kerja, dan risiko perlambatan ekonomi.
Jika The Fed memberi sinyal masih akan menahan suku bunga tinggi lebih lama, dolar AS berpotensi tetap kuat. Kondisi tersebut bisa kembali menekan mata uang Asia, termasuk rupiah, serta membuat arus modal ke emerging market lebih terbatas.
Saat ini Rupiah sudah tertekan di kisaran Rp17.200-an. Jika The Fed tetap mempertahankan bunga tinggi (Higher for Longer), maka modal asing akan terus parkir di AS. Akibatnya, Rupiah sulit menguat. Ini akan menambah beban impor BBM karena Indonesia membeli minyak dalam Dolar AS. Kenaikan harga minyak dan Dolar AS,akan menjadi pukulan ganda yang bisa membuat anggaran subsidi energi kita di April 2026 ini masuk zona merah.
Pemerintah tidak punya pilihan selain menekan ketergantungan pada impor fosil. Pemerintahan Prabowo Subianto sendiri telah mengambil langkah dengan membentuk Satuan Tugas (satgas) Percepatan Transisi Energi. Pembentukan satgas ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, upaya tersebut ditargetkan dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Percepatan transisi energi ini, menurut Bahlil, selain meningkatkan penggunaan energi bersih juga dapat mendorong efisiensi.
Bahlil meneyebut konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya tersebut dapat turut mengurangi subsisdi listrik. “Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tandasnya.
MAR
