Utang, Pangan, dan Sunyi di Ruang Kabinet: Catatan Muhaimin di Tengah Gelombang Kritik Publik

JAKARTA, AFU.ID - Percakapan itu tidak meledak, tetapi terasa berat. Di kanal YouTube milik Akbar Faizal, suara Muhaimin Iskandar terdengar tenang, nyaris datar, ketika menjawab satu pertanyaan yang menggantung di benak publik: seberapa keras sebenarnya perdebatan di ruang kabinet saat negara didera berbagai tekanan?

Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pengakuan dramatis. “Kita berjalan tanpa henti,” kata Muhaimin. Kalimat itu seperti pintu yang setengah terbuka—memberi isyarat bahwa dinamika ada, tetapi tidak sepenuhnya ditunjukkan ke publik.

Diskusi di forum Akbar Faizal Uncensored itu justru menyingkap kontras yang terasa tajam: ruang publik riuh oleh kritik, sementara ruang kekuasaan tampak lebih tenang, terukur, bahkan cenderung senyap. Akbar Faizal menyinggung kegelisahan itu dengan lugas—mengapa begitu sulit menemukan pejabat yang mau bicara di tengah krisis, bahkan ketika publik membutuhkan penjelasan segera, seperti dalam kasus kecelakaan kereta di Bekasi yang sempat simpang siur informasinya.

Muhaimin tidak menampik adanya perdebatan. Ia justru menegaskan bahwa setiap keputusan lahir dari diskusi panjang, bahkan keras. Namun yang ditonjolkan bukanlah konflik, melainkan hasil akhir: stabilitas. Dalam kerangka pemerintah, kata dia, ada tiga prioritas yang dijaga rapat—melindungi kelompok paling bawah, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan kemandirian di tengah tekanan global.

Di titik ini, narasi berubah menjadi lebih strategis. Pemerintah, menurut Muhaimin, memilih memastikan “output” ketimbang mempertontonkan proses. Harga bahan bakar tetap terkendali, inflasi dijaga, bantuan sosial terus mengalir—itulah indikator yang ingin ditunjukkan kepada publik.

Namun di balik itu, Akbar menggarisbawahi keganjilan yang sulit diabaikan: ketika dunia menghadapi gejolak energi global, Indonesia tampak masih bergantung pada respons jangka pendek. Bahkan perbandingan sederhana—cadangan energi Indonesia yang disebut aman untuk 26 hari, berbanding 268 hari di Jepang—menjadi simbol perbedaan cara pandang yang lebih dalam.

Muhaimin tidak menolak kritik itu. Ia mengaku bahwa perdebatan soal angka, data, dan strategi memang berlangsung intens di dalam, meski tidak selalu tampak keluar. Bahkan, kata dia, rapat-rapat terbatas sering kali jauh lebih keras dari yang dibayangkan publik.

Di ujung percakapan, satu hal menjadi terang: pemerintah tidak menganggap kegaduhan sebagai ancaman, melainkan bagian dari demokrasi. Tetapi publik, di sisi lain, menuntut lebih dari sekadar hasil—mereka menginginkan transparansi proses.

Dan di antara dua dunia itu—ruang kabinet yang penuh angka dan ruang publik yang penuh tanya—percakapan ini menyisakan satu pertanyaan yang belum benar-benar terjawab: apakah ketenangan pemerintah adalah tanda kendali, atau justru jarak yang kian melebar dengan suara rakyat? (*)