JAKARTA, AFU.ID — Kacaunya pencatatan data anggaran bantuan pendidikan memaksa Pemerintah Republik Indonesia (RI), melalui Kementerian Sosial (Kemensos), turun tangan.
Kemensos RI kini merapikan arsip lantaran skema pembelian sepatu mandiri memicu perbedaan harga ekstrem di 166 Sekolah Rakyat.
“Supaya orang umum bisa lihat,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, meratapi ruwetnya pelaporan daerah, Rabu (6/5/2026).
Kekacauan arsip tersebut merupakan implikasi langsung dari kebijakan desentralisasi dana akibat desakan masa orientasi sekolah.
Yang mana, Kemensos RI hanya mematok batas harga maksimal Rp450 ribu per pasang.
“Sekolah beli sendiri-sendiri,” tutur Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menyoroti skema darurat tersebut.
Variasi harga lokal yang tak terhindarkan tersebut turut memperumit pelaporan komponen tambahan.
Terutama terkait status paket sepatu dan kaus kaki yang alokasi anggarannya ternyata saling tumpang tindih.
“Ada penganggaran lain, jadi bingung,” ujar Gus Ipul yang membongkar kerumitan pembukuan di lapangan.
Secara kalkulasi makro, Kemensos RI sejatinya telah mengamankan lelang terpusat empat jenis sepatu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 dan TA 2026 demi menopang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ini juga sebagai bentuk afirmasi terhadap produk dalam negeri,” papar Mensos RI, membela komitmen industri lokal kementerian.
Saifullah Yusuf mengeklaim skema tender terpusat tersebut berhasil menekan pagu sepatu PDL, dari Rp700.000 menjadi Rp640.000.
Sementara sepatu harian SMP/SMA terealisasi di angka Rp300.000 dan SD seharga Rp250.000.
“Pemenangnya tentu yang paling murah,” ucap Gus Ipul, menjamin transparansi sistem lelang.
Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk menetralisir spekulasi liar publik usai beredarnya foto pembagian sepatu Sekolah Rakyat bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim), yakni Khofifah Indar Parawansa.
Klarifikasi tegas tersebut mengunci perdebatan bahwa bingkisan dari Khofifah Indar Parawansa merupakan murni sumbangan pribadi, bukan bagian dari proyek pengadaan instansi sosial.
“Jadi jangan salah paham,” kata Saifullah Yusuf, menangkis narasi visual yang keliru.
Guna membuktikan integritas dari rentetan polemik transparansi data tersebut, Ia menyatakan kesiapan penuh untuk menghadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/5/2026) esok hari.
“Besok kami akan bertemu,” ucap Gus Ipul di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Pelaporan proaktif ke lembaga antirasuah Indonesia tersebut diklaim sebagai momentum krusial untuk mengevaluasi total sistem lelang sebelum Kemensos RI kembali mengeksekusi pengadaan pada TA 2026.
“Ini kesempatan baik buat kami,” papar Gus Ipul, menatap perbaikan tata kelola kementerian ke depan.
Langkah radikal tersebut sekaligus menjadi penegas bahwa kementerian tidak gentar menghadapi pengawasan berlapis demi memastikan nihilnya praktik culas dalam proyek bantuan siswa.
“Kami sangat terbuka untuk diaudit,” pungkas Mensos RI, mengunci jaminan kebersihan proyek tersebut. (ADR/NAD)
