Penulis: Administrator · Reporter: Putri Nadhila/Suhandi
JAKARTA, AFU.ID - Kegelisahan akar rumput terkait mahalnya kebutuhan pokok dan susahnya mencari pekerjaan resmi dijadikan tolak ukur utama pemerintah pusat dalam mengganjar rapor kinerja para bupati hingga gubernur.
"Persoalan masyarakat nomor satu," tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Rabu, (6/5/2026).
Ultimatum tersebut diserukan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan guna mengunci stabilitas daya beli warga melalui target penahanan inflasi nasional di level 2,42 persen.
"Itu termasuk yang terbaik," ujarnya mengapresiasi laju kestabilan harga barang dan jasa saat ini.
Secara analitis, Tito menyoroti ledakan tuntutan lebih dari 40 persen masyarakat yang kini menghendaki jaminan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas mutlak para kepala daerah.
"Membuat biaya hidup lebih tinggi," urainya menyoroti beban ekonomi akar rumput jika inflasi gagal dikendalikan.
Guna mengakselerasi perbaikan nyata, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) ditugaskan menyusun evaluasi ketat berbasis indikator terukur yang akan diiringi dengan kucuran insentif bagi pemda inovatif.
"Pemberian insentif dilakukan secara objektif," instruksinya memastikan tidak ada celah manipulasi data dalam penghargaan tersebut.
Skema kompetisi kinerja ini dirancang murni demi memacu perencanaan kebijakan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik, tanpa mengorbankan kredibilitas pemerintah di mata warganya.
"Kepercayaan terhadap program bisa hilang," pungkas Tito.
