Bank BUMN Diminta Turunkan Bunga Kredit Rakyat Kecil, Siapa Tanggung Selisihnya?

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank BUMN menurunkan bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Perintah itu muncul karena masyarakat kecil dinilai membayar bunga kredit lebih mahal dibanding pengusaha besar.

“Orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, ubah. Turunkan bunga untuk rakyat miskin,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu,920/5/2026).

Masalahnya, pemerintah belum menjelaskan skema penurunan bunga tersebut.

Belum jelas apakah bunga kredit yang dimaksud hanya berlaku untuk Kredit Usaha Rakyat atau juga kredit mikro dan kecil di luar program subsidi.

Belum jelas pula siapa yang menanggung selisih bunga jika bank BUMN diminta menurunkan bunga kredit kepada masyarakat kecil.

Data suku bunga dasar kredit menunjukkan bunga kredit kecil memang lebih tinggi daripada kredit korporasi. Di Bank Mandiri, SBDK kredit korporasi tercatat 8,00 persen, sedangkan kredit kecil 13,00 persen pada periode data 30 November 2025.

Di BRI, SBDK korporasi berlaku 8,20 persen, sedangkan kredit kecil 13,80 persen mulai 1 Februari 2026.

Perbedaan bunga itu biasanya terkait risiko, biaya operasional, dan jaminan kredit yang berbeda antara nasabah kecil dan korporasi.

Karena itu, perintah penurunan bunga membutuhkan aturan teknis agar tidak berhenti sebagai pidato.

Pemerintah perlu menjelaskan batas bunga baru, kelompok penerima, sumber subsidi, dan mekanisme pengawasan agar kredit murah benar-benar diterima masyarakat kecil.

Tanpa skema yang jelas, penurunan bunga berisiko hanya menekan bank BUMN atau membuat bank lebih selektif menyalurkan kredit kepada rakyat kecil. (RHU)