Jakarta, AFU.ID — Di tengah derasnya arus digital yang membentuk kebiasaan baru masyarakat, pengaturan penggunaan gawai menjadi salah satu isu paling mendesak dalam perlindungan anak.
Kota Surabaya, Jawa Timur, mengambil langkah yang tidak biasa dengan menetapkan jeda kolektif selama dua jam, pukul 18.00–20.00 WIB, sebagai waktu tanpa gawai bagi keluarga.
Kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan gerakan sosial yang dirancang untuk mengembalikan ruang interaksi yang perlahan tergerus layar.
Langkah tersebut lahir dari kesadaran bahwa anak-anak kini hidup dalam lanskap digital yang kompleks. Akses terhadap informasi memang semakin terbuka, tetapi di saat yang sama risiko juga meningkat mulai dari paparan konten tidak sesuai usia, perundungan siber, hingga eksploitasi data pribadi.
Dalam konteks ini, pengendalian tidak cukup dilakukan melalui teknologi, melainkan perlu ditanamkan dalam pola hidup sehari-hari.
Gerakan Surabaya Tanpa Gawai menjadi menarik karena menyasar inti persoalan, yakni relasi dalam keluarga. Dua jam tanpa perangkat digital dimaknai sebagai ruang pemulihan, bukan hanya untuk anak, tetapi juga orang tua yang kerap terjebak dalam rutinitas serupa.
Kebijakan ini menempatkan keluarga sebagai garda terdepan perlindungan digital, bukan sekadar pelengkap dari regulasi formal.
Ruang digital
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak-anak belajar, bermain, dan berinteraksi. Namun, perubahan ini tidak selalu diiringi kesiapan literasi digital yang memadai.
Banyak bocah mengenal gawai lebih cepat dibanding kemampuan memahami risikonya. Di sisi lain, orang tua kerap tertinggal dalam memahami ekosistem digital yang digunakan anak-anak.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengawasan. Anak-anak dapat mengakses berbagai platform dengan mudah, sementara kontrol orang tua menjadi terbatas.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan pembatasan waktu menjadi langkah awal yang relevan. Bukan untuk melarang, melainkan memberi batas yang jelas.
Pemerintah Kota Surabaya merespons situasi tersebut dengan pendekatan berlapis. Selain menetapkan jam tanpa gawai, juga diterapkan pengaturan berbasis usia terhadap akses digital anak.
Anak-anak di bawah 13 tahun dibatasi hanya pada aplikasi ramah anak, sementara kelompok usia lebih tinggi tetap berada dalam pengawasan orang tua.
Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak bisa bersifat parsial. Ia membutuhkan kombinasi antara regulasi, edukasi, dan pembiasaan. Tanpa itu, anak-anak akan terus berada dalam posisi rentan di ruang digital yang semakin terbuka.
Di sektor pendidikan, pembatasan gawai telah menunjukkan dampak yang cukup nyata. Interaksi antarsiswa meningkat, suasana belajar menjadi lebih fokus, dan komunikasi dengan guru menjadi lebih intens. Ini memperlihatkan bahwa ketika distraksi digital dikurangi, ruang sosial justru tumbuh kembali.
Fenomena serupa juga terlihat di lingkungan masyarakat. Penyediaan ruang publik seperti lapangan olahraga dan kegiatan komunitas menjadi alternatif penting bagi anak untuk mengalihkan perhatian dari gawai. Aktivitas fisik dan sosial terbukti mampu mengurangi kebergantungan pada digital secara alami.
Namun demikian, kebijakan dua jam tanpa gawai tetap menghadapi tantangan. Dalam praktiknya, tidak semua keluarga memiliki kesiapan yang sama. Ada yang mampu mengisi waktu dengan interaksi berkualitas, tetapi tidak sedikit yang justru kebingungan ketika gawai disingkirkan.
Di sinilah letak tantangan sesungguhnya, yakni bukan pada aturan, tetapi pada kemampuan menghidupkan makna di baliknya.
Interaksi pulih
Dua jam tanpa gawai pada dasarnya adalah upaya mengembalikan sesuatu yang sederhana namun krusial, yakni percakapan. Dalam banyak keluarga, kehadiran fisik tidak selalu diiringi kehadiran emosional. Gawai kerap menjadi penghalang yang tidak terlihat, memisahkan individu dalam ruang yang sama.
Dengan menghapus distraksi digital untuk sementara, kebijakan ini membuka peluang bagi interaksi yang lebih otentik. Orang tua dapat kembali mengenal keseharian anak-anaknya, sementara anak-anak memiliki ruang untuk bercerita tanpa terganggu notifikasi.
Lebih jauh, kebijakan ini juga menyentuh aspek pembentukan karakter. Anak belajar tentang batasan, disiplin, dan keseimbangan dalam menggunakan teknologi. Mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga individu yang mampu mengendalikan penggunaan tersebut.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi. Tanpa komitmen dari orang tua, aturan hanya akan menjadi formalitas. Bahkan, praktik seperti “sharenting" atau membagikan kehidupan anak-anak secara berlebihan di media sosial menunjukkan bahwa orang tua pun perlu mengoreksi cara mereka berinteraksi dengan dunia digital.
Di sinilah pentingnya literasi digital keluarga. Orang tua tidak hanya dituntut mengawasi, tetapi juga memahami. Mereka perlu mengenal platform yang digunakan anak, memahami risiko yang ada, dan mampu menjadi pendamping yang relevan.
Kebijakan ini juga memperlihatkan pendekatan kolaboratif. Sekolah, komunitas, hingga tingkat kampung dilibatkan dalam membangun ekosistem yang mendukung. Kampung Pancasila, misalnya, dihidupkan kembali sebagai ruang edukasi dan aktivitas alternatif bagi anak-anak.
Pendekatan ini penting karena perlindungan anak tidak bisa dibebankan pada satu pihak. Ia membutuhkan keterlibatan kolektif, dari rumah hingga lingkungan sosial yang lebih luas.
Budaya baru
Gerakan Surabaya Tanpa Gawai berpotensi menjadi lebih dari sekadar kebijakan jangka pendek. Jika dijalankan secara konsisten, ia dapat berkembang menjadi budaya baru dalam kehidupan kota. Budaya yang menempatkan teknologi sebagai alat, bukan pusat kehidupan.
Namun, untuk mencapai tahap itu, diperlukan penguatan di beberapa sisi. Pertama, penyediaan aktivitas alternatif harus diperluas. Ruang publik, kegiatan seni, olahraga, dan komunitas perlu terus dikembangkan agar anak memiliki pilihan yang menarik di luar gawai.
Kedua, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala. Pemerintah perlu mengukur sejauh mana kebijakan ini berdampak pada perilaku anak dan keluarga. Data ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif.
Ketiga, pendekatan komunikasi harus diperkuat. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan tanpa pemahaman publik yang memadai. Sosialisasi yang kreatif dan mudah dipahami menjadi kunci agar gerakan ini benar-benar diadopsi masyarakat.
Keempat, integrasi dengan kebijakan nasional perlu terus dijaga. Langkah Surabaya yang sejalan dengan regulasi perlindungan anak di ruang digital menunjukkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih kuat.
Dua jam tanpa gawai bukanlah soal waktu, melainkan tentang arah. Ia mengingatkan bahwa di tengah kemajuan teknologi, manusia tetap membutuhkan ruang untuk hadir secara utuh tanpa perantara layar.
Jika dijalankan dengan kesadaran bersama, gerakan ini tidak hanya melindungi anak-anak dari risiko digital, tetapi juga memulihkan fondasi sosial yang paling dasar, yakni keluarga. Dan dari keluarga yang kuat, kota yang sehat dapat tumbuh.
Pertanyaannya kini bukan apakah dua jam itu cukup, tetapi apakah kita benar-benar siap menggunakannya untuk kembali saling terhubung.
(ANT/RAI)
