Jakarta, AFU.ID — Tahun 2026 belum benar-benar membuka lembaran baru bagi ekonomi Indonesia. Awan ketidakpastian masih menggantung, hanya kini terasa lebih dekat dan nyata dalam keseharian.
Harga perlahan merangkak naik, lapangan kerja belum sepenuhnya pulih, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan mulai diuji. Dalam lanskap seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehati-hatian, melainkan kejernihan membaca situasi dan keberanian mengambil langkah.
Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memberikan gambaran yang tidak bisa diabaikan.
Sebanyak 85 ekonom yang terlibat dalam kajian tersebut secara umum menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi memburuk atau setidaknya stagnan.
Penilaian ini bukan sekadar persepsi, melainkan refleksi dari sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan nyata, terutama dari sisi inflasi yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat.
Kenaikan ekspektasi inflasi ini menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat berpotensi tergerus. Dalam ekonomi yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik, tekanan semacam ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada keberlanjutan dunia usaha.
Ketika masyarakat mulai menahan belanja, pelaku usaha pun menghadapi penurunan permintaan, yang pada akhirnya bisa berujung pada perlambatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Tidak mengherankan jika survei tersebut juga mencatat bahwa pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis diproyeksikan tetap lesu atau bahkan memburuk.
Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan efektivitas kebijakan. Para ekonom menilai bahwa kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja masih memiliki keterbatasan dalam mendorong pemulihan yang lebih kuat.
Meski terdapat sedikit perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter, hal ini belum cukup untuk mengimbangi tantangan yang lebih luas.
Kekhawatiran terhadap inklusivitas dan ketimpangan ekonomi justru semakin menguat, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Distribusi Kesempatan
Di titik ini, ekonomi tidak lagi bisa dipahami semata sebagai angka-angka pertumbuhan. Ekonomi menjadi cermin dari distribusi kesempatan dan keadilan. Ketika ketimpangan melebar, maka stabilitas sosial pun ikut terancam.
Hal ini diperparah oleh persepsi bahwa stabilitas politik dan pengendalian korupsi mengalami pelemahan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan investor dan kredibilitas kebijakan publik.
Tantangan domestik tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan berkelindan dengan dinamika global yang juga tidak kalah kompleks. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, terus memicu ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan fluktuasi harga.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada stabilitas pasar global. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, dan daya saing pun tertekan.
Lembaga pemeringkat internasional turut memperkuat sinyal kewaspadaan ini. Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service sama-sama merevisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif.
Penilaian ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan cerminan dari kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya risiko ekonomi-politik.
Dalam konteks pasar keuangan global, perubahan outlook seperti ini bisa berdampak langsung pada biaya pinjaman negara dan aliran investasi masuk.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi indikator lain yang tidak bisa diabaikan.
Dalam situasi seperti ini, pasar mengharapkan respons kebijakan yang kredibel, mulai dari konsolidasi fiskal hingga kehati-hatian dalam kebijakan moneter.
Penundaan penurunan suku bunga, misalnya, menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, meskipun konsekuensinya terhadap pertumbuhan juga perlu diperhitungkan dengan cermat.
Namun, di balik berbagai tekanan tersebut, Indonesia sebenarnya tidak kehilangan pijakan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih cukup kuat dibandingkan banyak negara lain.
Inflasi yang relatif terkendali pada periode tersebut juga menjadi bukti bahwa stabilitas makroekonomi masih bisa dijaga. Tantangannya kini adalah bagaimana mempertahankan momentum tersebut di tengah perubahan yang semakin cepat dan tidak pasti.
Kebijakan Visioner
Merespons apa yang terjadi, Indonesia sudah saatnya menetapkan arah kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan.
Peningkatan kualitas belanja pemerintah harus menjadi prioritas, dengan fokus pada investasi produktif yang mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah. Di sisi lain, perbaikan sistem penerimaan pajak juga diperlukan agar ruang fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.
Perhatian terhadap pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis juga tidak boleh diabaikan. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing.
Pada saat yang sama, program-program yang mendorong inklusivitas perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Lebih jauh lagi, penguatan stabilitas politik dan pemberantasan korupsi menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.
Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas justru menjadi aset paling berharga bagi sebuah negara.
Di tengah semua tantangan ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu keyakinan bahwa perubahan masih mungkin dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia dan transisi energi, misalnya, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Keduanya tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh di masa depan .
Ekonomi tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Tetapi selalu bergerak dalam siklus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dikendalikan maupun yang berada di luar jangkauan.
Namun, di tengah siklus tersebut, pilihan kebijakan tetap memiliki peran yang menentukan. Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.
Tantangan yang ada bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan strategi yang lebih matang dan komitmen yang lebih besar terhadap kesejahteraan bersama.
*) Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.
(ANT/RAI)
